Inilah Beberapa Sinyal, Presiden Joko Widodo Akan Reshuffle Kabinetnya - Opini Budiman

Jenderal  Andika Perkasa telah menjadi Panglima TNI, Jenderal Dudung Abdurachman telah resmi menjabat  Kepala Staf TNI AD.

Publik, kini masih menunggu siapa yang bakal ditunjuk sebagai Panglima Kostrad yang ditinggalkan Jenderal Dudung.

Setelah penataan organisasi  TNI selesai. Publik masih menantikan apakah Presiden Jokowi akan merombak kabinetnya.

Merombak kabinet sudah menjadi kebiasaan. Bukan hanya untuk meningkatkan kinerja tetapi juga memperkuat koalisi di kabinet pemerintahannya.

Saat menghadiri peringatan ulang tahun ke-10 Partai Nasdem, ”Reshuffle-nya belum berpikir," kata Jokowi usai berpidato di acara HUT ke-10 Nasdem di Akademi Bela Negara Nasdem, Jl Pancoran Timur II, Jaksel, Kamis (11/11/2021).

Sinyal perombakan kabinet,dibaca publik setelah Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden soal posisi wakil menteri, di sejumlah kementerian.

Buat apa dibuat peraturan presiden soal wamen, jika pos itu kemudian tidak diisi. Pos itu bisa saja diisi untuk mengakomodasi kelompok-kelompok politik yang bergabung di dalam koalisi pemerintahan.

Rasionalitas politiknya, posisi wakil menteri ini tentunya akan diisi untuk memperkuat efektivitas pemerintah.

Ada sejumlah indikasi bahwa perombakan kabinet, akan dilakukan Presiden Jokowi.

Pertama, Marsekal Hadi Tjahjanto, mantan panglima TNI memasuki masa pensiun. Marsekal Hadi sangat dekat dengan Presiden Jokowi.

Marsekal Hadi bersama dengan Kapolri menjadi pemimpin yang berada terus di depan garis depan, untuk menjaga stabilitas politik dan mengatasi pandemi.

Sangat masuk akal, kalau Presiden Jokowi akan memberikan tempat kepada Marsekal Hadi untuk mendapatkan posisi baru. Loyalitas Marsekal Hadi tak diragukan. Dia loyal bekerja untuk presiden.

Kedua, masuknya Partai Amanat Nasional sebagai barisan koalisi pemerintahan. Dalam politik Indonesia, tidak ada makan siang gratis.

Masuknya PAN, selalu akan ada posisi yang ditawarkan kepada PAN untuk menjabat dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Dan juga menjadi karakter PAN, untuk selalu berada di luar dan kemudian masuk ke pemerintahan.

Ketiga, masa kerja Presiden Jokowi sesuai kalender masih tiga tahun lagi. Namun efektivitas pemerintahan bisa jadi soal akibat pemilu kepagian, dan lame duck pemerintahan setelah pemilu Februari 2024 atau Mei 2024.

Karena pemilu kepagian, komitmen menteri harus dipertegas. Pada satu sisi, menteri adalah pembantu presiden. Tapi pada sisi lain, para menteri yang juga ingin nyapres dan punya partai politik harus juga memikirkan pemilu 2024. Duo loyalitas bisa merepotkan.

Keempat, kekosongan posisi di sejumlah lembaga, seperti gubernur Lemhannas, perlu segera diisi. Gubernur Lemhhanas  Agus Widjojo dinominasikan sebagai duta besar indonesia di Filipina. Posisi juru bicara yang ditinggal Fadjroel Rachman bisa saja diisi tapi bisa dikosongkan atau diisi staf khusus presiden.

Posisi juru bicara sangat sentral untuk mengatasi komunikasi publik pemerintah  yang selama ini bermasalah. Juru bicara presiden bukanlah semata-mata sebagai juru bantah tapi sosok yang kredibel, otoritatif, dan profesional yang memahami komunikasi publik pemerintahan.

Kepercayaan publik dengan rekam jejak yang bagus, akan menentukan kepercayaan publik pada pemerintah.

Masih banyak pekerjaan rumah dan janji presiden yang belum dilunasi. Di bidang hukum, ada janji menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang belum satu pun dikerjakan.

Di bidang hukum, ada keinginan membuat UU Perampasan Aset yang juga belum mewujud. Dan perkuatan KPK, namun yang terjadi adalah revisi UU KPK.

Gagasan besar soal poros maritim dan tol laut belum sepenuhnya menemukan wujudnya. Di bidang pengembangan sumber daya manusia, retorika revolusi mental, dan belajar merdeka belum ketahuan apakah sudah selesai atau masih terus dikerjakan.

Namun di bidang infrastruktur, ada kemajuan berarti yang dinikmati rakyat. Di bidang internasional ada capaian soal Presidensi G20. Ddi bidang kesehatan, penanganan pandemi relatif terkendali.

Reshuffle kabinet menjadi keniscayaan, selain untuk melunasi janji kampanye, melainkan juga untuk meninggalkan legacy Presiden Jokowi bagi bangsa ini. Reshuffle  harus dengan komitmen loyalitas kepada presiden dan tak punya agenda politik lain selain agenda presiden.(*)