JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Satgas Penanganan covid-19 Wiku Adisasmito menyebut sejumlah tempat pemungutan suara pada Pilkada Serentak kemarin masih minim sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan.
TPS masih belum patuh menyediakan alat pencegahan penyebaran virus corona dan perlu dievaluasi.
Berdasarkan pemantauan Satgas covid-19, ketersediaan protokol kesehatan masih rendah di bawah 50%.
Wiku menyayangkan temuan ini dan mendesak perlu dievaluasi mengingat masih panjangnya proses rekapitulasi hingga pengumuman suara unggul pada Pilkada 2020.
Temuan rendahnya kepatuhan panitia Pilkada menjaga protokol kesehatan terjadi sehari setelah Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu menemukan masih ada anggota KPPS yang terkonfirmasi positif covid-19 hadir di TPS pada Pilkada 9 Desember 2020 kemarin.
Mereka tersebar di 1.172 tempat pemungutan suara di tanah air.
Angka ini diketahui setelah Bawaslu menerima laporan dari seratus ribu lebih pengawas TPS melalui sistem pengawas pemilu.
Sementara itu, Ketua Satgas covid-19 menyebut ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada karena masih ada Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan rendah.
Untuk itu, Ketua Tim Satgas Covid-19 meminta kerja sama Pemerintah Daerah dan Pusat serta komitmen tinggi agar Pilkada serentak di masa pandemi berjalan dengan aman sehingga tidak terjadi lonjakan kasus baru.
Proses penghitungan suara diimbau dapat berjalan dengan protokol kesehatan dan jika ada yang melanggar, Tim Satgas Covid-19 akan menegur Kepala Daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan Pilkada 2020.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.