> >

Acara Diskusi di Jakarta Selatan Dibubarkan OTK, Massa Anarkis Rusak Panggung

Jabodetabek | 28 September 2024, 21:17 WIB
Peneliti Setara Institute, Halili Hasan mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang oleh sekelompok orang pada Sabtu (28/9/2024).  (Sumber: Tribunnews.com/Amriyono Prakoso)

Ia menilai kejadian ini sebagai gambaran dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi.

Lebih lanjut, Din berharap, jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden, pemerintahannya akan mampu memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi yang terjadi selama pemerintahan Joko Widodo. 

“Peristiwa brutal tersebut merupakan refleksi dari kejahatan demokrasi yang dilakukan rezim penguasa terakhir ini,” ucap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Kecaman juga datang dari SETARA Institute. Mereka menyebut tindakan pembubaran diskusi itu merupakan teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit.

"SETARA Institute mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa tersebut oleh aksi premanisme tersebut. Tindakan pembubaran diskusi merupakan teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan. 

Kedua, SETARA Institute juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi oleh sejumlah orang tersebut.

Aparat kepolisian seharusnya mengambil tindakan yang presisi untuk melindungi kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi dalam diskusi dimaksud.

Pembiaran yang dilakukan oleh aparat negara merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia (violation by omission).

Ketiga, aksi premanisme yang meneror kebebasan sipil bukan kali pertama ini terjadi.

Sebelumnya terjadi kekerasan serupa yang mengintimidasi dan menakut-nakuti masyarakat sipil dan media dalam berekspresi, antara lain perusakan kendaraan Jurnalis Majalah Tempo Hussein Abri Dongoran. 

SETARA Institute mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme dimaksud.

"Keempat, pembubaran diskusi melalui aksi premanisme tersebut dalam pandangan SETARA Institute merupakan alarm nyaring yang menandai bahwa kebebasan sipil semakin menyempit di tengah demokrasi yang semakin surut (regressive democracy)," pungkasnya. 

Baca Juga: Tujuan BPIP Gelar Diskusi Soroti Etika dan Agama, Mendengar Paradoks Keberagaman di Indonesia

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Deni-Muliya

Sumber : Tribunnews


TERBARU