Dukung Pansus Haji, Habib Alwy: Biar Pengelolaan Haji Jelas dan Tidak Ada yang Ditutup-tutupi!

PALU, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Syuro DPW PKB Sulawesi Tengah, Habib Alwy Aljufri mengaku prihatin dengan perseteruan yang dipertontonkan Ketua Umum PBNU KH Yahya Staquf dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dirinya menyayangkan sikap Gus Yahya yang tidak mencerminkan seorang ulama dalam menyikapi sebuah persoalan.

"Beliau seperti terbawa emosi dan tidak bisa menahan diri menyikapi persoalan ini. Sebagai ulama apalagi pemimpin organisasi islam sekaliber NU, seharusnya beliau bisa menyikapinya dengan kepala dingin, tidak gegabah apalagi terbawa suasana dan menempatkan sesuatu hal pada tempatnya," ujarnya kepada awak media, Selasa (30/7/2024).

Habib Alwy mengatakan pernyataan Gus Yahya yang mencurigai pansus haji bentukan DPR RI dilatarbelakangi persoalan pribadi adalah ucapan aneh yang tidak mendasar dan cenderung gegabah. Harusnya kata Habib Alwy, PBNU berterima kasih atas upaya DPR RI memperbaiki masalah dalam penyelenggaraan haji.

"Pernyataan itu sangat aneh dan tidak mendasar bahkan cenderung gegabah. Seharusnya PBNU berterima kasih kepada DPR RI yang memang memiliki tugas pokok untuk mengawasi pemerintah termasuk dalam memperbaiki urusan penyelenggaraan haji kita," bebernya.

Habib Alwy meminta Gus Yahya dan Gus Ipul untuk tidak menjadikan PBNU sebagai alat untuk kepentingan pribadi kelompok mereka. PBNU adalah organisasi besar yang bertujuan berkhidmat kepada umat dan bangsa. Habib Alwy bahkan menyerukan kepada para kiai-kiai NU untuk mengevaluasi kinerja pengurus PBNU saat ini.

"Saya minta PBNU jangan dijadikan alat kepentingan pribadi kelompok mereka. Organisasi ini sangat besar dan punya tujuan mulia berkhidmat kepada umat dan bangsa, bukan menghalangi atau menutup-nutupi sebuah persoalan. Sudah saatnya para kiai-kiai NU untuk turun gunung mengevaluasi kinerja pengurus PBNU sekarang," tegasnya.

Habib Alwy pun mendukung penuh langkah DPR dan PKB dalam pansus haji ini. Menurutnya, pansus penting agar semua terang benerang termasuk kejelasan kuota haji yang diduga diselewengkan. Dirinya pun mendorong PBNU untuk mendukung langkah DPR tersebut agar kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji tidak terulang kembali.

"Pansus haji ini penting agar semua jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh kementerian agama. Jangan mengorbankan umat muslim kita yang sudah terlalu lama antre untuk menunaikan haji dan asal tahu saja sebagian besar dari calon jemaah haji tersebut adalah warga NU. Makanya PBNU harus mendukung pansus ini, jangan malah membuat pernyataan yang kontroversial," pungkasnya.

 

 

Penulis : KompasTV-Makassar

Sumber : Kompas TV