Bicara soal Sengketa Lahan di Pulau Rempang, Mahfud MD: Ada Kekeliruan Pemerintah Pusat dan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta aparat berperikemanusiaan dalam menangani warga yang menolak pengosongan lahan di Pulau Rempang.

Hal itu disampaikan Mahfud pada wartawan, Jumat (8/9/2023), berkaitan bentrokan yang terjadi antarawarga dan petugas keamanan yang akan melakukan pengukuran lahan.

“Ya kita tetap secara hukum minta kepada aparat, untuk menangani masalah kerumunan orang itu hingga aksi unjuk rasa atau yang menghalangi eksekusi hak atas hukum untuk ditangani dengan baik dan berperikemanusiaan,” bebernya, dikutip dari laporan tim jurnalis KompasTV. 

Mahfud juga menyebut bahwa banyak orang yang tidak mengerti duduk persoalan lahan yang akan dikosongkan tersebut.

Baca Juga: Polri Bantah Terdapat Korban dalam Bentrokan di Pulau Rempang

Menurutnya, lahan tersebut merupakan aset negara yang pengelolaannya diserahkan pada salah satu perusahaan dengan status hak guna usaha (HGU). 

“Tapi, masalah hukumnya perlu diingat, bahwa banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha.”

Pemberian hak oleh negara tersebut, lanjut Mahfud, terjadi tahun 2001 hingga 2002 lalu, Namun karena pihak investor belum menggarapnya, pada tahun 2004 hak penggunaan lahan itu diberikan pada pihak lain.

“Itu 2001-2002 sebelum investor masuk, tanah ini belum digarap dan belum ditengok, sehingga 2004 sampai seterusnya tanah ini diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati.”

“Padahal SK hak-nya sudah dikeluarkan 2001-2002 secara sah,” lanjut Mahfud.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV