> >

Wakil Bupati Bangkalan Resmi Ditunjuk jadi Plt Bupati Usai Abdul Latif Ditahan KPK

Politik | 9 Desember 2022, 09:50 WIB
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak (kanan) bersama Wakil Bupati Bangkalan Mohni di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (8/12/2022). (Sumber: HUMAS PROVINSI JATIM via Kompas.id)

SURABAYA, KOMPAS.TV – Wakil Bupati Bangkalan Mohni ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati Bangkalan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan setelah ditahannya Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat perintah tugas (SPT) sebagai pelaksana tugas bupati Bangkalan bernomor 131/1357/011.2/2022. Surat yang dikeluarkan pada 8 Desember 2022 tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Surat tugas itu diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak kepada Mohni di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (8/12/2022) sore. Emil mewakili Gubernur Jatim yang berhalangan hadir karena ada tugas lain.

“Ibu Gubernur yang memberikan amanah kepada saya untuk sesegera mungkin tanpa menunda menyerahkan SPT ini. Tujuannya agar masyarakat Bangkalan tetap memiliki pemerintahan yang berjalan dengan efektif, tanpa jeda ataupun tidak ada kekosongan pemimpin,” ujar Emil, dikutip dari Kompas.id

Disebutkan juga, instruksi itu dikeluarkan setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga: Profil dan Kekayaan Bupati Bangkalan Abdul Latif yang Ditahan KPK terkait Kasus Suap Lelang Jabatan

Di samping itu, Emil menuturkan, telah membahas berbagai persoalan yang mengemuka dengan Sekretaris Daerah Bangkalan karena saat ini mendekati akhir tahun.

Mantan Bupati Trenggalek itu menghendaki semua program pembangunan di Bangkalan bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

Pemprov Jatim juga berikhtiar meminimalkan segala hal yang berpotensi memicu terjadinya penyimpangan.

“Pemprov berusaha menjadi teladan yang baik dan berharap mampu memotivasi semua kabupaten/kota di Jatim untuk membenahi serta memastikan sistem pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV/Kompas.id


TERBARU