Sistem Tap In-Tap Out Transjakarta Dinilai Tak Transparan, Jumlah Subsidi Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.TV – PT Transkjakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pemotongan saldo pada penerapan sistem tap in dan tap out pada Senin (14/11/2022).

Laporan ini dilakukan oleh mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Musa Emyus yang didampingi oleh Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA).

Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia Ari Subagyo Wibowo menuturkan, dengan pelaporan ini, KPK bisa mendalami jumlah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Yang ditarik dari masyarakat berapa sih sebenarnya? Apakah sistemnya sudah benar? Karena publik selama ini tidak tahu sama sekali," kata Ari, Senin, dikutip dari Kompas.com.

Ari menilai, penerapan sistem tap in-tap out dengan satu kartu pengguna belum maksimal. Akibatnya, kerap kali muncul berbagai permasalahan seperti saldo penumpang terpotong dua kali dan timbul antrean panjang di halte-halte bus transjakarta.

"Bahwa ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi karena kan itu uang dari publik, bahkan tidak ada penyelesaiannya dalam sistem itu. Konsumen justru disuruh untuk menyampaikan pengaduan ketika melakukan tap in-tap out di halte saldo itu terpotong (dua kali)," ungkapnya.

Baca Juga: TransJakarta Dilaporkan ke KPK Terkait Sistem Tap In/Tap Out

Diketahui, sistem tap in dan tap out berlaku sejak Oktober 2022 untuk mendukung tarif integrasi dengan transportasi lain seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan PT Transjakarta dalam penerapan sistem tap in dan tap out, banyak penumpang yang merasa dirugikan kebijakan tersebut.

Selain itu, PT Transjakarta dalam menetapkan sistem tap in dan tap out tidak transparan kepada publik atas kesalahan kebijakan baru itu.  

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV