> >

Pj Gubernur Heru Instruksikan PNS yang Urus Banjir Jakarta Tidak Cuti hingga Februari 2023

Sosial | 28 Oktober 2022, 08:23 WIB
Warga mengevakuasi seorang anak dari lokasi banjir di permukiman kawasan Bidara Cina, Jakarta, Senin (10/10/2022). Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menunda pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menangani risiko bencana selama musim hujan hingga Februari 2023. (Sumber: ANTARA FOTO/Henry Purba/rwa.)

"Hari ini kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para wali kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota," kata Heru. 

Baca Juga: Heru Ganti Dirut MRT Jakarta yang Baru 3 Bulan Menjabat, Ini Alasannya

Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar para wali kota, lurah, hingga camat bersiaga menghadapi musim hujan. Heru pun mewanti-wanti banjir melanda ibu kota.

Selain penundaan cuti bagi ASN yang menangani banjir, Heru juga menyarankan masyarakat untuk bekerja dari rumah atau WFH agar tak menambah kemacetan di Ibu Kota.

Heru juga meminta Dinas Perhubungan mempercepat  sebaran informasi titik rawan banjir di Ibu Kota untuk mengantisipasi kemacetan saat musim hujan.

"Diberikan informasi lebih dulu sehingga masyarakat pengguna lalu lintas bisa memilih jalur atau untuk sementara bekerja dari rumah  (work from home) dulu," kata Heru saat memberi pengarahan apel lalu lintas di Monas, seperti dikutip dari Antara, Senin (24/10/2022).

Informasi  itu, kata Heru,  bisa disampaikan melalui akun media sosial resmi Pemprov DKI Jakarta dan TMC Polda Metro Jaya. Selain itu, dalam arahannya Heru juga meminta Dinas Perhubungan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengedepankan sikap humanis dalam mengatur lalu lintas.

Baca Juga: Pj Gubernur Heru Minta Warga WFH Kalau Jakarta Hujan Lebat, Biar Enggak Tambah Macet

Heru meminta jajaran Dinas Perhubungan menjalin sinergi dalam upaya menekan kemacetan di antaranya dengan Polda Metro Jaya dan TNI.

"November, Desember dan Januari bahkan mungkin Februari, masih musim hujan. Maka dari itu, mungkin bersama dengan BPBD, Ditlantas, Dishub bisa lebih awal memberikan informasi kepada masyarakat," ucapnya.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Antara


TERBARU