Program KDS Disebut Dipolitisasi untuk Kepentingan PKS, Ini Kata Wakil Wali Kota Depok

Selain itu, Pemerintah Kota Depok terus melakukan evaluasi program KDS tersebut untuk memastikan penerima layak dibantu.

"Kita evaluasi terus, program KDS. KDS adalah program tambahan di daerah. PKH di Depok kisaran 200 ribu penerima kalau ada warga Depok yang belum dapat PKH, kita tutupi dengan KDS yang hanya 2 ribu," kata dia.

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris. Gerakan yang tak diikuti oleh anggota legislatif yang berasal dari Fraksi PKS itu juga ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra. 

Puluhan anggota DPRD yang berasal dari PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKB-PSI menduga program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dipolitisasi untuk kepentingan PKS.

Baca Juga: Minus PKS, DPRD Depok Layangkan Mosi Tidak Percaya ke Wali Kota Mohammad Idris

Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan, adanya mosi ini menyatakan bahwa rakyat Depok tak percaya kepada kepemimpinan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok," kata Babai seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/5/2022).

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Antara