Anggoro Jadi Direktur Hak Cipta

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Anggoro Dasananto mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Hak Cipta Kemenkumham RI. Pelantikan dilaksanakan Jumat ( 4/3) secara daring oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dari Graha Pengayoman Jakarta.

Anggoro resmi menjabat sebagai Kadiv Yankumham Sulsel sejak 2 Januari 2021 menggantikan pejabat sebelumnya Sri Yuliani yang juga mendapat promosi sebagai direktur Teknologi Informasi AHU. Ia mengemban amanah melaksanakan tugas di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia di wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait.

Selama menjabat sebagai Kadiv Yankumham Kemenkumham Sulsel, Anggoro telah memperoleh berbagai macam penghargaan, yakni penghargaan Terbaik I Penyelenggara Bantuan Hukum kategori sedang tahun 2020.

Selain itu pada tanggal 10 desember 2021 dapat piagam dari Menkumham sebagai pembina UPT pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) karena 30 satker Kanwil Sulsel dapat piagam P2HAM.

Juga mendapatkan terbaik untuk kategori permohonan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) wilayah indonesia tengah tahun 2021, dan sebagai Pembina UPT yang telah Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM Terbaik Tahun 2021.

Pada layanan AHU (Administrasi Hukum Umum) terjadi peningkatan terhadap pendaftaran badan hukum baik badan hukum perseroan, perkumpulan maupun yayasan. pada 2021 ini sebanyak 5184 pendaftar. Juga pada pendaftaran fidusia mengalami peningkatan. Kemudian Pada 2021 sebanyak 230.086 pendaftar.

Selain itu, Tahun 2021 juga telah dilantik notaris Baru dan pindahan dari luar Sulsel sebanyak 64 orang.

Di bidang bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel telah mengharmonisasi 79 ranperda, fasilitasi 4 naskah akademik ranperda, mediasi dan konsultasi 9 ranperda, melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 12 perda serta melakukan MoU dengan 8 Pemda dan 3 DPRD.

Dibidang JDIHN (Jaringan Dokumentasi informasi Hukum Nasional), Anggoro menyampaikan, 50 website anggota JDIH Sulsel telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). JDIH Sulsel terdiri dari Biro Hukum Pemprov Sulsel , Setwan DPRD Sulsel, bagian hukum Kabupaten Kota serta Setwan Kabupaten Kota

Untuk Bantuan Hukum, selama tahun 2021, ada 20 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menjalin kerjasama dengan Kanwil kemenkumham sulsel. Sebanyak 757 kasus litigasi dan 250 kegiatan Nonlitigasi yang telah ditangani. Presentase penyeraapan anggarannya sebesar 98,58%.

Penulis : KompasTV-Makassar

Sumber : Kompas TV Makassar