110 dari 219 Lintasan Sebidang Kereta Api di Daop 7 Tidak Terjaga

MADIUN, KOMPAS.TV – Setengah dari 219 perlintasan sebidang di wilayah Daerah Operasi (Daop) PT KAI Wilayah 7 Madiun tidak terjaga. Jumlahnya sebanyak 110 lintasan sebidang.

Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Ixfan Hendri Wintoko, menjelaskan, di wilayah Daop 7 Madiun terdapat 219 perlintasan sebidang yang resmi.

“Di wilayah Daop 7 Madiun sendiri, terdapat 219 perlintasan sebidang yang resmi, dengan rincian 76 dijaga oleh KAI, 3 perlintasan di jaga oleh Pemkab, dan 110 lainnya tidak terjaga,” kata Ixfan kepada Kompas TV, melalui pesan Whatsapp, Minggu (27/2/2022).

Selain ratusan lintasan sebidang resmi yang tidak terjaga, masih ada cikal bakal maupun perlintasan sebidang liar, di lima  lokasi.

Sedangkan perlintasan yang tidak sebidang, baik berupa Flyover atau Underpass ada di 47 titik.

Baca Juga: Soal Bus Harapan Jaya Tertabrak Kereta Api, Pemerintah Seharusnya Menutup Perlintasan tak Berizin

Pihaknya berharap, pemerintah selaku regulator melakukan evaluasi guna meningkatkan keselamatan kereta api.

“Kami berharap, pemerintah selaku regulator untuk komitmen melakukan evaluasi guna meningkatkan keselamatan kereta api dan pengguna jalan di perlintasan sebidang, sebagaimana yang diamanatkan dalam PM 94 Tahun 2018,” urainya.

Menurutnya, perlintasan sebidang itu akan ditutup maupun dibangun pos, terserah pada pemerintah. Namun, harus seizin pemilik prasarana perkeretaapian.

“Mau ditutup, dibuat tidak sebidang, atau dibangun pos dan diberi pintu perlintasan, silakan. Tetapi harus dengan seizin pemilik prasarana perkeretaapian, yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemkab Madiun,  Pemkab Jombang, dan Pemkot Blitar” tutur Ixfan.

Dia juga menjelaskan, perlintasan sebidang yang tidak berizin seharusnya ditutup, dan yang bertanggung jawab atas penutupan adalah pemerintah. Hal itu seuai pasal 94 UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

“Dalam ayat 1 disebutkan bahwa perlintasan sebidang yang tidak berizin harus di tutup,” jelasnya.

“Dan di ayat 2 dikatakan, yang bertanggung jawab terkait penutupan tersebut adalah pemerintah, sesuai dengan kelas jalannya.”

Sementara, dalam UU Nomor 22 tahun 20229, lanjut Ixfan, ada panduan untuk pengguna jalan yang akan melewati perlintasan sebidang.

Pada pasal 114 undang-undang tersebut, lanjut Ixfan, disebutkan, “Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai ditutup, dan atau isyarat lain. Mendahulukan kereta api, dan; memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas di rel”.

Baca Juga: Kondisi Bus Harapan Jaya Usai Disambar Kereta Api di Tulungagung, Depan Belakang Ringsek

Sebelumnya diberitakan, terjadi kecelakaan kereta api yang menabrak bus pariwisata di km 159+5 (perlintasan tidak terjaga) petak jalan Tulungagung – Nujang pada Minggu sekitar pukul 05.16 WIB.

Akibat kecelakaan tersebut, empat orang dikabarkan meninggal dunia, sementara lokomotif kereta mengalami kerusakan.

“Jam 05.17 masinis meminta pada pusat pengendali perjalanan untuk lokomotif pengganti, karena ada kerusakan lokomotif,” kata Ixfan.

Sampai pukul 07.00 Ka 351 mengalami kelambatan dan belum bisa berangkat.

Mengenai kabar yang beredar bahwa alarm peringatan tidak berfungsi, Ixfan mengaku belum bisa menyampaikan kepastian kondisi alarm tersebut.

“Terkait alarm peringatan atau early warning system, itu milik dinas perhubungan bukan KAI. Saya belum bisa menyampaikan kepastian kondisi alarmnya,” lanjutnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV