Amnesty Internasional Sebut Insiden Desa Wadas Tanggung Jawab Ganjar Pranowo dan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Amnesty Internasional Indonesia menyebut konflik yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, merupakan tanggung jawab Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut pengerahan pasukan di Desa Wadas yang dinilai berlebihan itu berkaitan dengan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener.

Sebab itu, pengerahan aparat bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat.

"Jadi Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan segala dampaknya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis dan kaidah negara hukum, dan penghormatan HAM," kata Usman dalam konferensi pers secara daring, Kamis (10/2/2022). 

Usman juga menuturkan Amnesty Internasional Indonesia masih mempertanyakan kebijakan pengerahan aparat yang dinilai sangat berlebihan itu.

Hal ini dikarenakan, secara tertulis pengerahan pasukan ditujukan untuk pengamanan anggota BPN Jateng yang mengukur lahan. Namun, fakta di lapangan, kata dia, tidak seperti itu.

Dia berujar penambahan pasukan sebenarnya dimaksudkan untuk mengamankan warga, termasuk para pendamping dari pekerja bantuan hukum seperti LBH Yogyakarta atau pendamping lainnya SP Kinasih, dan kalangan seniman.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Tegaskan Pengukuran di Desa Wadas Hanya untuk yang Setuju: Tidak Memaksa Lainnya

Adapun pengamanan tersebut dengan satu dalih bahwa sikap pendampingan mereka dianggap telah menghalangi proyek pemerintah.

"Semestinya (pengamanan) cukup dilakukan dengan jumlah terbatas, bukan dengan pengamanan sebuah operasi seperti pengepungan terhadap kelompok kelompok teroris," tegasnya. 

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV