Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Lokakarya Pembangunan Zona Integritas

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto ikuti Lokakarya Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara Virtual di Aula Kantor Imigrasi Makassar, Senin (04/10). 

Membuka Kegiatan, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham)  Edward O.S Hiariej mengatakan pembangunan Zona Integritas selaras dengan amanat konvensi PBB mengenai anti korupsi yang terdapat tiga kata kunci yakni integritas, akuntabilitas dan transparansi. 

“Dengan integritas, maka akan menghasilkan kesadaran hukum yang otonom bukan heteronom. Dengan integritas, maka kita akan sadar hukum tanpa adanya dorongan dari luar dan dilakukan dari dalam hati nurani,” Ungkap Wamenkumham Edward. 

Kemudian, Transparansi dan akuntabilitas menurut Edward akan melahirkan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan karena Kemenkumham adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi publik. “Tranparansi dan Akuntabilitas ketika dibarengi dengan integritas yang baik maka akan terwujud fungsi layanan publik yang berkonsepkan WBK dan WBBM,” Kata Edward. 

Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan dari tahun ke tahun, Satuan Kerja (Satker) yang meraih predikat WBK dan WBBM terus meningkat. “Tahun 2015 terdapat 1 satker yang meraih WBK. 2018 meningkat menjadi 10 Satker. Kemudian Tahun 2019 menjadi 34 satker yang meraih WBK dan 4 satker mearih WBBM. Tahun 2020, 72 Satker mearih WBK dan 11 Satker berhasil meraih WBBM,” Kata Sekjen Andap. 

Pada tahun 2021, Andap mengatakan Kemenkumham telah mengusulkan 742 Satker menuju WBK/WBBM untuk dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI). Kemudian yang lolos ke tahap Tim Penilai Nasional (TPN) menjadi 477 Satker. 

Efektifitas ZI ini menurut Andap sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran. Juga terkait pembangunan Sumber Daya Manusia, membangun Sistem, dan membangun Integritas. “Tujuan utama implementasi dalam rangka meningkatkan pembangunan ZI yakni pencegahan korupsi dan peningkatkan pelayanan publik, Akuntabilitas Kinerja serta Penyusunan Kontrak Kerja, penyuluhan tentang anti gratifikasi dan korupsi. 

Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu minta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Internal saat monitoring dan penguatan dalam rangka kesiapan menghadapi rangkaian penilaian oleh TIM Penilai Nasional (TPN) 

“Ada 7 hal penting untuk meraih keberhasilan WBK/WBBM yakni terus merawat komitmen dan konsistensi, luruskan kesadaran dan tingkatkan pemahaman, harus nampak jelas partisipasi aktif seluruh jajaran, harus ada perubahan mindset dan culture set yang signifikan, hadirkan beragam inovasi, manajemen media, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan YME,” Kata Razilu. 

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto mengatakan saat ini Satu Satker telah meraih predikat WBBM yaitu Kantor Imigrasi Makassar dan 6 Satker telah memperoleh predikat WBK yakni Kanwil Sulsel, Lapas Watampone, Rutan Pinrang, Rutan Pangkajene, Bapas Watampone dan Kanim Parepare. 

“Untuk tahun 2021, telah diusulkan ke TPN  3 Satker  untuk memperoleh predikat WBBM (Kanwil Sulsel, Lapas Watampone, & Lapas Pinrang) dan 10 Satker untuk memperoleh predikat WBK (Lapas Makassar, Rutan Makassar, Bapas Makassar, Lapas Takalar, Lapas Bulukumba, Rutan Barru, Rutan Watansoppeng, Rutan Enrekang, Rutan Sidrap, dan Rutan Makale).

#lokakarya
#rutan
#kanwilkumham

Penulis : KompasTV-Makassar

Sumber : Kompas TV Makassar