Penyelewengan Dana Otsus Papua Rp1,8 Triliun, Sri Mulyani: Pemprov Tidak Transparan, Sulit Monitor

Ia juga mengatakan, pemerintah pusat sulit melakukan monitoring dan evaluasi dana otsus Papua. Sri Mulyani mencontohkan, sulit mengukur capaian jangka panjang dan menengah.

“Kesulitan pelaksanaan monev khususnya terkait output dana otsus,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulani pun menyebut, laporan penyerapan anggaran belum mencatat hasil capaian otsus sebenarnya.

Bila ada laporan program, Sri mengatakan laporan itu menunjukkan anggaran otsus tidak untuk program perbaikan sesuai tujuan otsus.

“Kalaupun ada itu dananya sudah diserap tapi penyerapan anggaran tidak berkaitan dengan output dari perbaikan kualitas dari kesejahteraan atau penurunan kesenjangan terhadap rata-rata nasional," jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Wamenkumham: 2 Mantan Menteri yang Korupsi Saat Pandemi Layak Dituntut Hukuman Mati

Melihat kondisi itu, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini untuk peningkatan pengawasan dan pelaksanaan realisasi penggunaan anggaran yang tepat.

“Kami atau aparat internalnya akan melibatkan BPKP dengan meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga yang melakukan program dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat,” papar Sri Mulyani.

Ia juga akan merumuskan pola monitoring dan evaluasi yang efektif agar dana Otsus Papua tepat sasaran.

Penulis : Ahmad-Zuhad

Sumber : Kompas TV