Abdul Mu'ti Sebut Kurikulum Merdeka, PPDB Zonasi, dan Peniadaan UN akan Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tiga kebijakan pendidikan utama yang selama ini menuai pro dan kontra.

Pernyataan tersebut disampaikan usai serah terima jabatan dengan mantan Mendikbudristek periode 2019-2024 di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Tiga kebijakan yang akan dikaji ulang tersebut meliputi penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi, dan kebijakan peniadaan Ujian Nasional (UN).

"Kami akan melihat semuanya secara sangat seksama dan berhati-hati," tegas Mu'ti dikutip dari Antara.

Pendekatan Inklusif

Dalam proses evaluasi, Mendikdasmen akan menerapkan pendekatan inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pihak-pihak yang akan dimintai masukan mencakup pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, pengguna layanan pendidikan, pakar pendidikan, hingga jurnalis untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan implementasi ketiga kebijakan tersebut.

Baca Juga: Kemendikbud Hapus Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di Kurikulum Merdeka, Ini Alasan dan Penggantinya

"Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar," lanjutnya.

Ia mengakui bahwa setiap kebijakan yang diterapkan selalu memiliki pro dan kontra, namun evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak tergesa-gesa.

Penulis : Danang Suryo Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV