> >

Muhammadiyah Tanggapi Nadiem: Minta Maaf Itu Bagus, Namun Kami Konsisten Tetap Tidak Ikut POP

Peristiwa | 29 Juli 2020, 14:13 WIB
Ilustrasi peluncuran program organisasi penggerak (POP) bagian dari program merdeka belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI (Sumber: Youtube)

Sebab, lanjut Kasiyarno, saat Kemendikbud menggelar konferensi pers, pernyataan Mendikbud ketika itu menegaskan bahwa organisasi atau lembaga yang sudah lulus dipastikan untuk tidak khawatir.

"Itu ada indikasi bahwa organisasi yang tidak layak akan tetap diberikan dananya," kata Kasiyarno.

Baca Juga: Muhammadiyah Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Karena Tiga Pertimbangan Ini

"Organisasi yang belum banyak pengalaman tetap direkrut. Bahkan programnya tidak match (nyambung) juga tetap dapat kategori gajah. Ini ada indikasi anggarannya juga tidak memenuhi sasaran," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Makarim meminta maaf dan berharap ketiga organisasi terbesar (Muhammadiyah, NU, dan PGRI) dapat kembali bergabung dalam program organisasi penggerak Kemendikbud.
 
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Mendikbud, Selasa (28/7).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan utama Majelis Dikdasmen PP Muhammdiyah mundur dari POP Kemendikbud itu adalah:

  1. Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka, sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak Kemdikbud RI sesuai surat Dirjen GTK tanggal 17 Juli Tahun 2020 Nomer 2314/B.B2/GT/2020.  
  2. Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. 
  3. Muhammadiyah akan tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah sekalipun tanpa keikutsertaan kami dalam Program Organisasi Penggerak ini. 

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU