Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembubaran Satgas Covid-19: Kesehatan Prioritas Tak Boleh Kendur!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di pusat maupun daerah.

"Perlu saya tekankan juga tidak ada yang namanya pembubaran Satgas Covid-19, enggak ada. Baik di pusat maupun di daerah. Enggak ada. Semuanya harus tetap bekerja keras," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas pengarahan Komite Penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, secara virtual, Senin (27/7/2020).

Baca Juga: Ini 3 Arahan Jokowi Untuk Komite Covid-19, Salah Satunya Turunkan Angka Kematian

Menurutnya, pembentukan komite hanya untuk mengintegrasikan penanganan Covid-19 di sektor kesehatan dan ekonomi yang sama-sama terdampak.

Jokowi pun meminta komite memfokuskan kinerja untuk menangani Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua.

"Karena delapan provinsi ini berkontribusi 74 persen kasus positif yang ada di Indonesia. Targetnya saya kira udah jelas turunkan angka kematian serendah-rendahnya. Tingkatkan angka kesembuhan setinnggi-tingginya," kata Jokowi.

"Dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus positif baru secepat-cepatnya. Tiga T. Testing, tracing, dan treatment, dan betul-betul harus dilakukan secara masif dan lebih agresif," lanjut Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tetapkan Target Serius Tangani Covid-19 di Indonesia

Sibuk untuk Aura Krisis

Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh pos kementerian tidak kehilangan aura krisis dalam menangani pandemi Covid-19.

"Saya ingin di setiap posko yang ada, baik di BNPB, di pusat, di daerah, di komite itu kelihatan sangat sibuk ke sana-ke sini itu lho. Itu auranya krisis itu ada," ujar Jokowi pada kesempatan yang sama.

Ia pun mengingatkan para menterinya tak mengurangi kecepatan dalam bekerja di masa pandemi Covid-19.

Jangan Terjebak Regulasi

Jokowi meminta para menterinya tak terjebak dengan regulasi di kementerian masing-masing dalam mengeksekusi program dan mencairkan anggaran.

Sebab, menurut dia, hanya belanja pemerintah yang bisa menggerakkan perekonomian di masa sekarang.

Selanjutnya, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu meminta masing-masing kementerian menghilangkan ego sektoral untuk mempercepat kinerja penanganan Covid-19.

"Saya ingatkan kalau masalahnya ada di regulasi, di administrasi segera dilihat betul. Kalau memang regulasi ya revisi regulasi agar ada percepatan. Lakukan shortcut. Lakukan perbaikan," ucap Jokowi.

"Dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral, ego daerah. Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada betul," kata dia.

Baca Juga: Seperti Jokowi, Mensesneg Sebut Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Ibarat Gas dan Rem

Kesehatan Jadi Prioritas

Jokowi juga memastikan, penanganan Covid-19 di sektor kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah.

Dia kembali menegaskan bahwa penanganan Covid-19 di sisi kesehatan tak boleh mengendur sedikit pun hingga vaksin penangkal virus corona Sars-Cov-2 tersedia.

Jokowi mengatakan, dibentuknya komite tersebut untuk mengintegrasikan kebijakan penanganan pandemi di sektor kesehatan dan ekonomi. Namun, ia ingin sektor kesehatan tak dikesampingkan.

"Penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun. Aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif," kata Jokowi.

Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan asal China Sinovac memasuki uji klinis fase 3 di Indonesia pada Agustus tahun ini.

Vaksin itu diperkirakan baru bisa diproduksi massal dan tersedia pada tahun depan. Menurut Jokowi, sampai vaksin tersedia untuk publik, pemerintah akan terus bekerja keras untuk menekan penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona

 

Penulis : fadhilah

Sumber : Kompas TV