Jokowi Minta Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dilakukan Transparan, Akuntabel dan Hati-hati

JAKARTA, KOMPAS.TV - "Saya ingatkan agar pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah risiko terjadinya moral hazard".

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat kabinet terbatas (ratas) lewat video conference, Rabu (3/6/2020).

Baca Juga: Bersama Tokoh Lintas Agama, Jokowi Bahas Penanganan Covid-19 dan Prosedur New Normal

Ratas itu tentang Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020.

Jokowi meminta berbagai program pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19 dilakukan secara hati-hati.

Oleh karena itu, kata Jokowi, berbagai program tersebut diawasi ketat mulai dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Berbagai program pemulihan ekonomi seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal negara terhadap BUMN, serta investasi pemerintah untuk modal kerja. 

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 juga sudah disesuaikan untuk menyelamatkan ekonomi dari pandemi. 

Jokowi menekankan, prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabel itu sangat penting diterapkan. 

Untuk itulah Jokowi meminta lembaga pengawasan penegak hukum untuk ikut mengawasi program tersebut. 

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV