HIPMI Minta Pemerintah Alihkan Anggaran Pelatihan Berbayar Kartu Prakerja untuk Penanganan Covid-19
Berita kompas tv | 19 April 2020, 22:10 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Biaya pelatihan online untuk Kartu Prakerja hampir 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan.
Pelatihan dalam program itu pun sejatinya tidak gratis, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih.
Baca Juga: Tangani Virus Corona, Pemerintah Terbitkan Global Bonds. HIPMI: Secara Jangka Panjang Tidak Tepat
Padahal di sisi lain, masih banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui berbagai jaringan internet.
Pendapat tersebut di atas menurut Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira.
Dia mengatakan, harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.
"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di google," ujar Anggawira, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/4/2020).
Anggawira meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun tangan memeriksa adanya kesepakatan penunjukkan tunggal proyek sebesar Rp 5,6 triliun itu kepada kegiatan usaha online yang baru muncul.
Dia meminta kepada BPK untuk melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja tersebut.
Penulis : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV