Ketua Umum GP Ansor: RUU TNI Masih Selaras dengan Cita-Cita Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum PP Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharuddin menilai Revisi Undang-Undang (RUU) TNI masih selaras dengan cita-cita reformasi yang menumbangkan Orde Baru pada 1998 silam.

Addin menilai profesionalisme tentara dan supremasi sipil masih terjaga dalam RUU TNI.

Hal tersebut disampaikannya jelang rapat paripurna pengesahan RUU TNI yang dijadwalkan pada Kamis (20/3/2025).

Addin menilai RUU TNI masih mengambil landasan hukum yang membatasi peran tentara dalam ranah politik, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000.

“Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita reformasi pada 1998,” kata Addin dalam keterangannya pada Rabu (19/3/2024).

Baca Juga: Pakar Hukum UGM Sebut RUU TNI Ulangi Kesalahan Sejarah: Negara Terlalu Pongah Membuat Peraturan

Pemimpin organisasi pemuda Nahdlatul Ulama tersebut menganggap supremasi sipil justru semakin matang. Menurutnya, fungsi kontrol juga terus menguat.

“Jadi, tidak perlu khawatir. Era keterbukaan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan,” katanya.

Addin pun menepis kekhawatiran bangkitnya dwifungsi militer ala Orde Baru dengan RUU TNI. Menurutnya, hierarki kekuasaan antara presiden dan militer masih jelas.

“Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang,” kata Addin, dikutip Antara.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Antara