> >

Kata Prabowo-Gibran soal Jadwal Pengangkatan CPNS 2024, Tidak Perlu Tunggu Oktober?

Peristiwa | 14 Maret 2025, 07:41 WIB
Kata PrabowoGibran soal Jadwal Pengangkatan CPNS 2024 Tidak Perlu Tunggu Oktober
Foto ilustrasi. Peserta mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil dengan sistem computer assisted test (CAT) di kantor Badan Kepegawaian Negera Regional VI Medan, Sumatera Utara, Senin (27/1/2020). (Sumber: KOMPAS/NIKSON SINAGA)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sinyal positif terkait jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 sedang dalam proses finalisasi.

Prabowo memastikan bahwa pemerintahannya tengah menangani masalah ini dengan serius.

"Ya, lagi diurus semuanya," kata Prabowo sambil mengacungkan jempol dilansir dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Pernyataan Presiden Prabowo ini memperkuat informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (12/3/2025).

Baca Juga: Pengangkatan Mundur, Bagaimana Nasib CPNS dan PPTK yang Menganggur?

Menurut Gibran, pemerintah telah menemukan solusi terbaru terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS 2024.

"Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja," kata Gibran dalam keterangan resminya.

Dilaporkan Antara, solusi yang sedang difinalisasi ini tidak hanya mencakup CPNS 2024, tetapi juga ketentuan pengangkatan calon PPPK.

Langkah ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran para peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024.

Sebelumnya Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan, sesuai keputusan rapat pemerintah dan Komisi II DPR RI pada 5 Maret 2025, pengangkatan CPNS direncanakan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK pada 1 Maret 2026.

Baca Juga: Penundaan Pengangkatan CASN, Guru di Malang Terpaksa Menganggur 7 Bulan

Menurut Rini, penyesuaian jadwal ini diperlukan karena masih dibutuhkan penyelarasan lebih lanjut terkait data formasi, jabatan, dan penempatan. Beberapa instansi pemerintah juga masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan CASN.

Pemerintah juga telah menegaskan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam pos anggaran yang mengalami efisiensi.

Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdata di basis data BKN selama proses pengadaan PPPK tahun 2024 telah disediakan oleh masing-masing instansi, sesuai dengan imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

Penulis : Danang Suryo Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU