PPN 12 Persen, Pengamat: Kebijaksanaan Prabowo Diuji, Patuhi Pemerintahan Jokowi atau Peduli Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menyebut ketegasan dan kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto tengah diuji terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang rencananya mulai berlaku 1 Januari 2025.

Hal tersebut disampaikan Kunto dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV dengan tema "PPN 12% Tuai Penolakan, Parpol Saling Tuding", Selasa (24/12/2024).

Dia menilai Prabowo tengah diuji apakah dia akan patuh pada kebijakan yang sudah dibuat pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau memilih untuk peduli terhadap rakyat. 

“Ketegasan dan kemudian kebijaksanaan Pak Prabowo sedang diuji. Apakah beliau memang patuh saja terhadap apa yang sudah digariskan oleh pemerintahan sebelumnya tanpa kemudian mempedulikan nasib warga, nasib rakyatnya yang ada di hari ini, di sekarang, atau memang Pak Prabowo punya sensitivitas terhadap penderitaan warganya,” kata Kunto.

Baca Juga: Politikus Nasdem Soroti Sikap Tidak Konsisten PDIP dalam Kenaikan PPN 12 Persen

“Jadi menurut saya, ini ujian bagi Pak Prabowo, karena bolanya memang ada di Pak Prabowo, bukan lagi di MK (Mahkamah Konstitusi), di DPR RI. Kalau pun Pak Prabowo mau menunggu, 'Oke kita naikin dulu deh, kita lihat reaksi', saya kira reaksinya akan sangat-sangat besar dan masif,” lanjutnya.

Sebab, kata Kunto, PPN 12 persen akan menimbulkan efek domino di tengah masyarakat.

"Karena kita mungkin belum kebayang kan berapa kenaikan harga-harga ketika PPN itu naik, begitu harga bahan bakar minyak naik, itu saja deh, logistik naik, semua barang akan naik, ini kan efeknya jadi efek domino," ujarnya.

“Tidak hanya satu barang yang naik, semua barang naik dan di sini akan kelihatan, warga bisa merasakan, 'Oh 1 persen itu ternyata efeknya sedemikian signifikan.' Ini yang kemudian menurut saya, lebih susah lagi ditangkal, dimitigasi oleh pemerintah di masa depan,” lanjutnya.

Baca Juga: PDIP soal Kenaikan PPN 12 Persen: Kami Tak Salahkan Prabowo, tapi Kaji Ulang

Sedangkan, sambung Kunto, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah hanya bersifat sementara.

“Bantuan-bantuan ini kan sifatnya hanya obat sementara, penyakitnya tetap pada kenaikan PPN 12 persen yang tidak sesuai dengan kondisi objektif di masyarakatnya. Nah ini yang menurut saya yang harus menjadi perhatian bagi Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia,” ucapnya.

 

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV