Mendagri Tito Setuju Pilkada Langsung Ditiadakan: Lewat DPRD Demokrasi juga, tapi Perwakilan

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya setuju penyelenggaraan Pilkada langsung atau pemilihan oleh rakyat ditiadakan.

Sebab, lebih baik diwakilkan dengan anggota legislatif yang duduk di DPRD. 

"Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan. Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan," kata Tito di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024), seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Tito, pelaksanaan pesta demokrasi dengan pemilihan langsung oleh masyarakat memakan biaya besar.

Oleh sebab itu, akan lebih efektif bila hanya dilaksanakan di DPRD.

Baca Juga: Kritik Usulan Pilkada oleh DPRD: Urusan Rakyat Pelit, tapi Murah Hati dan Bagi Kursi untuk Elite

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri lah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," ujarnya.

Namun, ia mengembalikan itu kepada parlemen yang membuat aturan terkait pilkada.

Sebab, kini sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk mengubah Undang-Undang Pilkada.

"Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian. Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," katanya.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV