> >

Hari Guru, Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir Ingatkan Kesejahteraan Harus Ditingkatkan

Peristiwa | 25 November 2024, 10:32 WIB
Sambil menggendong anaknya yang berusia enam bulan, Wistinar Taileleo (31), guru honorer, menjalankan tugasnya untuk mengajar di sekolah filial atau cabang SDN 13 Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin (7/3/2016). (Sumber:Kompas.id)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November, sejatinya merupakan pengingat tentang kesejahteraan guru. Karena di beberapa tempat di Indonesia, problem yang dihadapi guru memang masih di sekitar kesejahteraan. Guru mendapatkan penghasilan yang sedikit, bahkan di banyak tempat layaknya menjadi sukarelawan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat memberi pesan dalam peringatan Hari Guru Nasional, Senin (25/11/2024).

Haedar mengatakan, dalam kurun waktu belakangan, perhatian pemerintah terhadap guru memang mulai membaik, antara lain melalui program sertifikasi, meski belum sepenuhnya baik dan merata.

Apalagi kalau berbicara mengenai peningkatan kesejahteraan guru-guru swasta. Padahal, mereka juga bekerja dan berkhidmat untuk mencerdaskan bangsa, seperti halnya guru-gurur negeri. 

“Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sejatinya tidak mengenal negeri dan swasta. Di kawasan-kawasan tertentu ketika lembaga pendidikan negeri atau yang diselenggarakan pemerintah belum berdiri, justru di situ lembaga swasta khususnya organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah hadir untuk mencerdaskan bangsa. Dengan kemandirian dan masih banyak bermodal seadanya," jelas Haedar dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Senin.

"Karenanya menjadi tidak nasionalis guru-guru negeri yang mengajar di swasta ditarik kembali, penanda kebijakan politik pendidikan yang diskriminasi."

Baca Juga: Resmi, Ini Pidato Pembina Upacara Hari Guru Nasional 2024 dan Doanya dari Kemendikdasmen

Dia berharap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang kini tengah dilakukan, akan tercapai.

“Maklum meski dipatok konstitusi anggaran pendidikan 20 persen, kenyataannya dana APBN tersebar di seluruh instansi dan terserap besar ke daerah atas mandat otonomi. Jadi tidak terpusat di Kementerian Pendidikan pada pemerintahan pusat, baik untuk pendidikan dasar menengah maupun tinggi. Menteri baru, harapan baru, meski tak semudah membalik tangan para guru,” kata Haedar.

Menurut dia, ketika berbicara mengenai guru, kesejahteraan bukan satu-satunya persoalan. Ada juga masalah kualitas dan pengabdian untuk membangun negeri. Khususnya meningkatkan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tanggung jawab bersama. 

Penulis : Iman Firdaus Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV


TERBARU