> >

3 Paslon Pilkada Jakarta Sampaikan Visi Misi, Ada Inovasi Hunian hingga Waspada Pandemi Berikutnya

Politik | 17 November 2024, 20:26 WIB
Suasana debat publik ketiga Cagub dan Cawagb Jakarta di Pilkada 2024, Minggu (17/1/2024). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Tiga pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta telah menyampaikan visi dan misinya dalam debat publik ketiga Pilkada Jakarta 2024, Minggu (17/11/2024).

Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan visi misi.

Dalam penjelasannya, Pramono mengatakan pihaknya menemukan ada 445 rukun warga atau RW kampung kumuh di Jakarta.

“Kami mendapatkan ada 445 RW kampung kumuh, di sinilah yang menampakkan peredaan atau disparitas antara kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta,” ucapnya.

Penataan Kampung Kumuh Disorot Pramono - Rano

Ia juga mengaku menemukan sanitasi yang sulit, bahkan ada orang yang dalam satu rumah tidurnya dibagi dalam tiga sif alias bergiliran lantaran lahan yang ada kelewat sempit.

“Bagi saya dan Bang Doel bukan sekadar menata kampung, tapi kumuhnya dihilangkan dan kampungnya dipertahankan, dan orang masih bisa mencari makan di kampung tersebut.”

“Selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga, yang akan ditempatkan di tanah mlik BUMD maupun milik Pemerintah Jakarta,” imbuhnya.

Pram juga menyebut, saat ini ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta jumlahnya sekitar 5,2 persen, padahal undang-undang mengatur 30 persen.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar RTH ini dapat diraih kalau kami menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.”

“Air bersih sekarang ini hanya 44 persen untuk masyarakat Jakarta. Kalau kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami berjanji, pada 2029 akan terpenuhi 100 persen air bersih untuk warga Jakarta,” bebernya.

Ridwan Kamil - Suswono Tawarkan Renovasi Rumah Rp50 - Rp100 Juta per Rumah

Sementara pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan giliran kedua untuk menjelaskan visi dan misi mereka.

Menurut Ridwan Kamil, selama tujuh minggu, keduanya sudah blusukan menyapa warga, dan mendapati banyak sekali masalah di Jakarta.

“Kesimpulannya hanya satu, semua yang kita rasakan hari ini adalah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang,” jelasnya.

“Maka tugas pasangan Rido dengan segala inovasinya adalah mengadilkan kembali, tidak harus selalu diatur oleh hukum pasar tapi negara harus hadir.”

Pasangan Rido, kata dia, menyiapkan program renovasi rumah di Jakarta, termasuk inovasi pembangunan rumah di tengah sungai.

“Dulu saya lakukan Rp20 juta, mungkin karena di Jakarta, karena mahal, Rp50 sampai Rp100 juta per rumah, hunian vertikal buat Gen Z punya mimpi,” ucapnya.

“Lahan-lahan di atas pasar, TOD (Transit Oriented Development) di stasiun, lahan-lahan di jalan maupun di tengah sungai juga bisa kita inovasikan. Membangun Jakarta adalah membangun dengan kolaboratif, setengahnya ide warga dan setengahnya ide pemimpin.”

Dharma - Kun Sodorkan Program Adab

Sedangkan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, menyampaikan Program Adab mereka.

“Jakarta aman mandiri karena indah adabnya. Program adab Dharma-Kun menghadiahkan kepada rakyat Jakarta 10 Aman dan 5 Mandiri,” kata Dharma.

Kelima mandiri tersebut adalah mandiri pangan, papan, sandang, air, dan energi. Sedangkan 10 aman adalah aman adab, banjir, abrasi, macet, ekonomi, kejahatan, sampah, polusi, emisi karbon, dan pandemi.

Menurutnya, itu hanya bisa terjadi jika rakyat Jakarta kompak, sehingga adab berhasil menjadi pondasi seluruh program Jakartaku Aman.

“Aman Adab adalah pondasi dari seluruh aman lain yang bakal dinikmati oleh seluruh rakyat Jakarta. Namun yang perlu kita waspadai adalah pandemi berikutnya, karena kalau sampai terjadi, lima program mandiri dan 10 program aman tak bakal ada kalau kita alami pandemi lagi,” bebernya.

“Tanda-tandanya sudah sangat jelas, anggaran sudah ada, WHO sudah amandemen international health regulation, memungkinkan potensi penggunaan bio weapon untuk membuat pandemi.”

Bahkan, menurutnya saat ini undang-undang tentang pandemi pun sudah siap, yaitu UU Kesehatan yang disahkan tahun 2023, dengan pidana denda Rp500 juta bagi yang menolak divaksin.

“Itu sebabnya saya sangat keras memperjuangkan hak tolak bagi rakyat, dan saya juga keras menolak terulangnya kembali pandemi sebagai strategi asing untuk menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang.”

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU