KKP Berkomitmen Kebijakan Lobster Transparan dan Berpihak kepada Nelayan

Didit Alnur Pramudita dari Kelompok Usaha Bersama Anugrah Jaya, Banten mengaku memperoleh manfaat dari pelaksanaan Permen KP Nomor.7 Tahun 2024.

Didit merasa aman dan tidak perlu was-was ketika menjual BBL tangkapannya ke Badan Layanan Umum (BLU) karena hal tersebut legal.

Didit menyadari bahwa kebijakan ini menjadi angin segar bagi para nelayan dengan memberikan perlindungan hukum yang selama ini mereka butuhkan. 

Ia menuturkan, pengalaman pahit para nelayan yang harus “kucing-kucingan” dengan aparat karena menjual BBL secara ilegal ke penyelundup.

Bila nasib sedang sial, mereka bisa mendekam di penjara. Padahal hidup para nelayan dan keluarga bergantung pada pendapatan dari hasil tangkapan BBL.

Alhasil, mereka harus menjual satu-persatu barang yang dimiliki untuk bertahan hidup.

"Sekarang, dengan adanya aturan yang jelas, para nelayan tak perlu lagi bertransaksi sembunyi-sembunyi," kata Didit.

Baca Juga: Pemerintah Kembali Buka Keran Ekspor Demi Penuhi Rantai Pasokan Global Lobster, Apa Tantangannya?

Permen KP No.7/2024 memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi nelayan.

Harga patokan terendah BBL kini ditetapkan langsung oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari pihak terkait.

Sementara harga untuk kebutuhan budidaya lobster ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja BLU. 

“Dulu kalau sedang musim panen karena pasokan berlimpah harga BBL bisa jatuh, bahkan untuk operasional melaut saja kurang. Sekarang karena ada harga patokan terendah, pendapatan kami jadi lebih terukur,” ujar Didit.

Oleh sebab itu, Didit menyatakan, nelayan merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah yang menyempurnakan tata kelola budidaya lobster.

Ia membantah opini yang menyatakan Permen KP No.7/2024 hanya menguntungkan segelintir pihak dan mensinyalir mereka yang menyebarkan merupakan bagian dari penyelundup yang merasa bisnisnya terganggu.

Penulis : Tussie Ayu Editor : Deni-Muliya

Sumber : Humas PT Gajaya Aquaculture International