> >

Cagub Soal Atasi Kemiskinan Jakarta: RK Beri Rp200 Juta, Dharma Cabut Batas Usia Lowongan, Pramono?

Rumah pemilu | 25 September 2024, 16:01 WIB
Suasana pengundian nomor urut pasangan calon gubernur/wakil gubernur peserta Pilkad Jakarta 2024 di KPUD Jakarta, Senin (23/9/2024). (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 yang telah ditetapkan KPU sudah menyiapkan solusi untuk mengatasi isu kemiskinan di Jakarta. Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno menawarkan jawaban berbeda saat memberikan keterangan soal kemiskinan.

Ketiga pasangan calon tersebut sedang berupaya memikat hati pemilih Jakarta jelang hari pemungutan suara pada 27 November mendatang. Berikut keterangan masing-masing paslon mengenai isu kemiskinan di Jakarta.

Ridwan Kamil siapkan 70 solusi

Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengklaim pihaknya telah menyiapkan 70 solusi untuk mengatasi permasalahan di Jakarta. Salah satu solusi yang disiapkan adalah untuk mengatasi kemiskinan dan perkampungan kumuh.

Baca Juga: Ridwan Kamil Janji Cintai Rakyat Miskin Jika Terpilih Jadi Gubenur Jakarta

Politikus Partai Golkar itu menyebut programnya memberikan anggaran Rp200 juta per RW menjadi salah satu solusi mengatasi kemiskinan. 

Ridwan Kamil menyebut nantinya RT dan RW yang dinilai bekerja maksimal akan dinaikkan penghasilannya. Eks gubernur Jawa Barat itu juga mengaku akan menata perkampungan kumuh di Jakarta.

"Kita hadirkan program yang saya bilang Rp200 juta per RW," kata Ridwan Kamil dikutip Antara, Rabu (25/9/2024).

Dharma Pongrekun perhatikan guru honorer hingga tolak reklamasi

Dharma Pongrekun mengaku dirinya dan Kun Wardana akan mencabut batas usia lowongan kerja untuk mengatasi kemiskinan. Dharma menegaskan, setiap manusia berhak untuk hidup dan pembatasan usia lowongan kerja adalah sebentuk pelanggaran hak asasi manusia.

"Saya tahu ke mana arahnya, saya tahu makna tersirat. Karena memang mau dibuat supaya banyak pengangguran. Lalu itu menjadi data untuk mengambil kebijakan baru yang tidak akan pro kepada rakyat dan melanggar hak asasi manusia, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan," kata Dharma.

Eks wakil kepala BSSN itu juga berencana membentuk "tim pembina adab" dengan melibatkan guru honorer. Menurutnya, nasib guru honorer saat ini cenderung terabaikan.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU