Gerindra Akui Kalau Jumlah Kementerian Prabowo-Gibran akan Bertambah
Politik | 12 September 2024, 17:00 WIBJAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui kalau jumlah kementerian dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya akan bertambah dari sebelumnya.
Namun, dirinya masih enggan menjelaskan jumlah pasti penambahan kementerian tersebut.
Diketahui, dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin jumlah kementerian ada sebanyak 34.
Baca Juga: Jawaban Bahlil soal Kemungkinan Jumlah Kementerian Prabowo-Gibran Bertambah: Enggak Masalah
“Ya kalau kemudian penambahan, itu ada,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, terkait penambahan jumlah kementerian sedang diformulasikan. Salah satu tujuannya untuk mewujudkan janji-janji kampanye Prabowo-Gibran.
“Tapi jumlahnya ini sedang kita simulasikan sesuai dengan optimalisasi kementerian dan dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanye yang kemarin itu ada termaktub dalam Asta Cita dan program aksi, sehingga bisa lebih fokus,” katanya.
“Mengenai jumlah, nah itu saya belum bisa sampaikan kepada publik karena masih kita simulasikan,” imbuh Dasco.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara ihwal kemungkinan jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran akan bertambah dari jumlah sebelumnya.
Menurut dia, bila memang nantinya jumlahnya bertambah, bukan sebuah masalah. Sebab, pastinya Prabowo dan Gibran sudah memikirkan secara matang untuk memutuskan penambahan jumlah kementerian.
"Ya enggakpapa kalau dianggap kebutuhan kan. Kan mau melakukan percepatan. Nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda," kata Bahlil di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Bahlil pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo dalam menyusun komposisi sosok yang akan dipilih menjadi pembantunya selama memimpin Indonesia lima tahun mendatang.
Baca Juga: Temukan 3.500 Calon Haji Berangkat Tanpa Antre, Pansus Sidak Gedung SISKOHAT Kementerian Agama RI
"Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo," kata Bahlil.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV