> >

Aneka Respons Petinggi Parpol atas Permintaan Maaf Jokowi kepada Rakyat Indonesia

Politik | 3 Agustus 2024, 06:45 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat meminta maaf kepada rakyat Indonesia dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8/2024) (Sumber: Kompas TV)

"Ke depan, bagus Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Meski begitu, dirinya mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang menyampaikan permohonan maaf di depan publik. Sebab, meski tingkat kepuasan kinerja yang tinggi, tetap ada kekurangannya.

Baca Juga: Jokowi Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, PKS: Lebih Bagus Sampaikan Kekurangan Selama 10 Tahun

"Bagus. Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani," ujarnya.

PDIP: Jangan-Jangan Dia Bersandiwara

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meragukan ketulusan permintaan maaf Presiden Jokowi. Ia pun mencurigai Presiden Jokowi sedang bersandiwara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

"Kalau merujuk data dan kebiasan beliau, Pak Jokowi selalu mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran dan tindakannya," kata Deddy kepada Kompas.tv, Jumat (2/8/2024).

"Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," ujarnya. 

Menurut dia, kalau serius ingin minta maaf kepada rakyat, seharusnya mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat.

Baca Juga: PAN Apresiasi Permintaan Maaf Jokowi: Ini Bentuk Kenegarawanan, Beliau Akui Kekurangan dan Kesalahan

Ia mengimbau Presiden Jokowi menggunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan. 

"Jangan omon-omon saja. Batalkan itu usulan (menghidupkan kembali) DPA (Dewan Pertimbangan Agung), pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi UU TNI-Polri."

"Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orde Baru," ujarnya.

PAN: Itu adalah Bentuk Kenegarawanan

Adapun apresisasi disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno.

Baca Juga: PDIP soal Permintaan Maaf Jokowi ke Rakyat Indonesia: Jangan-Jangan Dia Sedang Bersandiwara

"Beliau mengakui bahwa sebagai seorang kepala negara, tetapi juga sebagai seorang manusia biasa tentu bisa berbuat kesalahan, ini adalah sebuah bentuk kenegarawanan beliau yang mengakui adanya kekeliruan, kekurangan ataupun kesalahan dalam 10 tahun pemerintahannya," bebernya, Jumat.

Oleh sebab itu, PAN menghargai apa yang disampaikan Presiden Jokowi sekaligus berterima kasih atas pengabdiannya selama 10 tahun sebagai kepala negara.

"Tentu kami sebagai warga negara, sebagai partai politik, sebagai anggota masyarakat Indonesia, menghargai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan mengucapkan juga dalam kesempatan ini terima kasih atas pengabdian beliau selama 10 tahun menjadi kepala negara di Republik Indonesia," ucap Eddy.

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV


TERBARU