Formappi Nilai Pembahasan Revisi UU Wantimpres di DPR Buru-Buru: Jelas Unsur Pesanan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kesepakatan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di DPR RI terlalu terburu-buru. 

Peneliti Formappi, Lucius Karius, menyebut revisi UU Wantimpres yang menjadi usul DPR, kental unsur pesanan untuk mengakomodir pemerintahan yang baru nanti. 

Ia menjelaskan, indikasi itu terlihat ketika parlemen menyepakati untuk mengubah UU Wantimpres ketika mereka akan memasuki masa reses pada Kamis (11/7/2024). 

Baca Juga: Soal Revisi UU Wantimpres Jadi DPA, Puan Maharani: Tak Tabrak Aturan

"Jadi jelas unsur pesanan dalam perencanaan dan pembahasan (revisi) undang-undang tersebut sangat jelas terlihat," kata Lucius kepada Kompas.tv, Jumat (12/7/2024). 

"Dengan sisa waktu masa bakti DPR yang tinggal 1 masa sidang lagi rasanya pembahasan RUU-RUU di atas cuma untuk mengakomodir pesanan pemerintahan yang akan datang saja," sambungnya. 

Menurut dia, bila regulasi dibuat hanya untuk memenuhi pesanan penguasa, akan menghasilkan aturan yang tak mengedepankan kepentingan masyarakat. 

"Bahaya segera terlihat ketika UU hanya dibuat untuk memenuhi pesanan. Sulit rasanya melihat hasil yang berkualitas atau terakomodirnya kepentingan publik. Bahkan sekadar untuk melibatkan publik dalam proses pembahasan pun rasanya sulit," ujarnya. 

DPR periode 2019-2024, kata dia, akan meninggalkan rekam jejak yang buruk di mata masyarakat. 

"DPR kali ini akhirnya akan tercatat menghasilkan produk legislasi yang rentan merusak konsolidasi demokrasi dengan menghadirkan UU yang hanya demi memuaskan kepentingan elite yang akan berkuasa saja," katanya. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV