Jokowi Enggan Pakai APBN Lagi untuk Biayai Food Estate, Sebut Harus Cari Investor

PALANGKARAYA, KOMPAS.TV - Presiden RI Joko Widodo mengaku tidak akan membiayai proyek lumbung pangan atau food estate dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lagi. Menurutnya, proyek ini harus didanai dengan investasi dari investor.

"Yang kita dorong sekarang ini adalah investasi, bukan dari APBN," kata Jokowi saat kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).

Jokowi mengaku pemerintah masih mencari investor yang mau terlibat dalam proyek food estate. Dia mengatakan belum berencana kembali mengunjungi lokasi food estate.

Baca Juga: Pukat UGM Minta Auditor BPK Dihadirkan di Sidang SYL, Diduga Minta Rp12 M Terkait Food Estate

"Belum (rencana kunjungan ke food estate). Masih mencari investor, investor," kata Jokowi dikutip Kompas.com.

Proyek food estate sendiri digulirkan pemerintahan Jokowi untuk ketahanan pangan Indonesia. Pemerintah menargetkan proyek ini berdiri di sejumlah lokasi, di antaranya di Papua, Maluku, Kalimanatan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk memimpin proyek food estate. Menurutnya, Prabowo cocok mengurus ketahanan pangan sebagai menteri pertahanan.

Kontroversi proyek food estate sempat ramai kembali saat debat capres Pilpres 2024 lalu. Waktu itu, cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar kompak menilai proyek food estate merusak lingkungan dan justru merugikan petani.

Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah pun sempat menyatakan bahwa lahan food estate di provinsi tersebut sempat dibiarkan mangkrak. Direktur Walhi Kalimantan Tengah Bayu Herinata menyebut proyek food estate gagal menghasilkan tanaman layak panen antara 2020-2023.

“Kami verifikasi di lapangan, itu bisa dibilang nggak layak untuk dipanen. Kondisinya memang dia sudah tua, jagung-jagung yang ditanam di polybag itu udah tua dan umurnya memang siap panen," kata Bayu, Januari 2024 lalu.