Ketua Kompolnas soal Penyiksaan oleh Aparat: Pasang CCTV di Ruang Pemeriksaan dan Tahanan
Peristiwa | 27 Juni 2024, 11:04 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Benny Jozua Mamoto, mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan pengaduan penyiksaan, termasuk dugaan penyiksaan aparat atas remaja AM (13) di Padang, Sumatera Barat hingga tewas.
Kompolnas, menurut Benny, akan menindaklanjutinya dan sepakat bahwa kasus-kasus penyiksaan aparat harus segera dihentikan. Salah satu caranya, merekomendasikan kepada Polri perlunya penggunaan peralatan pendukung untuk mencegah kekerasan.
“Seperti pemasangan CCTV di ruang pemeriksaan dan ruang tahanan. Lalu penggunaan body camera bagi anggota yang bertugas di lapangan saat penangkapan, surveillance, penanganan unjuk rasa dan lain-lain,” ujar Benny dalam acara diskusi memperingati Hari Anti-Penyiksaan Internasional, di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Baca Juga: Kompolnas Datangi Polda Sumbar, Dorong Penyelidikan Tewasnya Siswa SMP di Padang
Sementara Amnesty International Indonesia mengungkapkan bahwa penyiksaan atas warga sipil oleh aparat keamanan dan penegak hukum kian meningkat dalam tiga tahun terakhir, dan ironisnya didominasi anggota Kepolisian RI.
Karena itu, pemerintah perlu segera menguatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat demi mengakhiri praktik penyiksaan. Demikian Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena dalam diksusi yang sama.
Wirya Adiwena, mengingatkan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan dijamin dalam hukum internasional dan konstitusi Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Menentang Penyiksaan.
“Meskipun sudah dijamin oleh konstitusi, Amnesty mencatat terdapat setidaknya 226 korban penyiksaan di Indonesia sejak Juli 2019,” katanya.
Bahkan Amnesty mencatat terus bertambahnya jumlah penyiksaan oleh aparat penegak hukum dalam tiga tahun terakhir. “Periode 2021-2022 terdapat setidaknya 15 kasus dengan 25 korban, lalu periode 2022-2023 naik menjadi setidaknya 16 kasus dengan 26 korban. Bahkan pada periode 2023-2024 melonjak menjadi setidaknya 30 kasus dengan 49 korban.”
“Selama tiga periode tersebut, pelaku penyiksaan didominasi oleh anggota Polri sebanyak 75%, personel TNI 19%, gabungan anggota TNI dan Polri 5%, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 1%. Ini merupakan data yang mengkhawatirkan,” kata Wirya dikutip dari laman amnesty.id.
Penulis : Iman Firdaus Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV