Bahas soal Tapera, Pengamat Kebijakan Publik: Masyarakat Kena Prank Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo berpendapat, publik kena prank presiden tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) karena yang diterbitkan baru berupa PP.

Pernyataan Agus tersebut disampaikan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (28/5/2024), menjawab pertanyaan tentang apakah aturan itu dipaksakan.

“Publik kena prank presiden saja, karena peraturan yang dikeluarkan kan baru PP,” tuturnya.

“Pelaksanaannya bagaimana, Permennya (peraturan menteri) bagaimana, jadi pertanyaan detail publik itu yang harus dijawab ada di peraturan pelaksanaannya. Sama seperti BPJS satu tarif itu, kan mekanismenya bagaimana,” katanya.

Baca Juga: Tanggapi PP tentang Tapera, Buruh di KASBI Curiga Modus Politik untuk Modal Kekuasaan Rezim Oligarki

Mengenai rencana pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk tapera tersebut, lanjut Agus, memunculkan pertanyaan mengenai teknis pelaksanaannya.

“Nah ini 3 persen, terus nanti 3 persen kalau saya sudah punya rumah bagaimana, kalau saya mau direnovasi bisa nggak? Kapan saya bisa menarik uangnya? Kemudian kapan saya dapat rumah?,” ungkapnya, bertanya.

“Katanya tanahnya sendiri, iya kalau kita punya tanah. Kalau kita nggak punya tanah bagaimana? Jauh nggak dari tempat kita kerja atau kos?” tambahnya.

Semua hal tersebut, lanjut Agus, perlu penjelasan rinci agar tidak menjadi pertanyaan di masyarakat.

“Sekarang ini pemerintah dan presiden memang membiarkan darpada mereka pusing, biar saja suruh masyarakat mikir, nanti baru kita rangkum, kan begitu kesannya,” katanya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV