Kapolri Diminta Evaluasi soal Polisi Jadi Ajudan Pengusaha: Risiko Paling Nyata Kasus Brigadir RAT

JAKARTA, KOMPAS.TV - Akademisi Universitas Islam ’45 (Unisma), Rasminto meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi penugasan anggota Polisi menjadi pengawal pribadi atau ajudan seorang pengusaha.

“Bawah Kendali Operasi (BKO) anggota Polri yang melekat sebagai ajudan maupun pengawal pribadi berpotensi adanya konflik kepentingan," kata Rasminto saat dihubungi di Jakarta pada Rabu (2/5/2024).

Dia menjelaskan, konflik kepentingan bisa terjadi antara tugas resmi sebagai anggota Polri dengan kepentingan pribadi maupun bisnis pengusaha yang menjadikan mereka ajudan.

Baca Juga: Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Diperiksa usai Brigadir RAT Bunuh Diri, IPW: Bisa Dicopot Jabatan

Demikian hal itu disampaikan Rasminto menanggapi tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi atau RAT yang disebut karena bunuh diri di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada 25 April 2024.

Diketahui, Brigadir RAT sudah dua tahun atau sejak 2021 sudah menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta. 

Rasminto yang juga Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menegaskan, penugasan anggota Polri sebagai ajudan pengusaha juga bisa mengalihkan fokus dari tugas pokoknya dalam hal keamanan dan penegakan hukum.

“Ini tentunya memiliki risiko mengenai kredibilitas anggota Polri, jika terlibat terlalu dekat dengan individu atau perusahaan tertentu," ujarnya.

Selain itu, penugasan polisi sebagai ajudan pengusaha mempengaruhi kesejahteraan psikologis anggota.

Utamanya jika terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan kode etik atau hukum.

Baca Juga: Sebelum Tewas Bunuh Diri, Brigadir RAT Sempat Turunkan Wanita dan Anak Kecil dari Mobil Alphard

“Risiko yang paling nyata adalah terjadinya kasus bunuh diri Brigadir RAT ini yang barangkali berpengaruh pada beban psikologis anggota tersebut,” ucap Rasminto.

Selain itu, BKO itu pun dapat menimbulkan pengaruh eksternal di institusi Polri.

Sebab, ada potensi yang kian terbuka lebar bahwa pengusaha tersebut mencoba memanfaatkan hubungan dengan kepolisian demi keuntungan pribadi atau bisnisnya.

“Publik berharap Jenderal Sigit dapat evaluasi persoalan ini sehingga citra Polri dapat terjaga positif,” tuturnya.

Menurut Rasminto, evaluasi risiko oleh Kapolri tersebut merupakan bentuk penegakan hukum.

Sebab, penting bagi anggota Polri dan pimpinan mengevaluasi risiko secara cermat guna memastikan tindakan yang diambil sesuai aturan dan prinsip moral serta hukum yang berlaku.

Ketentuan tentang penugasan anggota kepolisian sebagai ajudan atau walpri diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 9 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Polri.

Baca Juga: Brigadir RAT, Polisi yang Bunuh Diri Disebut Tak Izin Pimpinan Jadi Ajudan Pengusaha di Jakarta

Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), anggota Polri ditugaskan menjadi ajudan atau walpri pejabat negara dalam negeri maupun asing, eks presiden dan wakil presiden (wapres), suami/istri presiden/wapres, kepala badan/lembaga/komisi, calon presiden dan wapres, dan pejabat lain atas persetujuan Kapolri.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV