AMIN Bongkar Usaha Jokowi Intervensi Pemilu: Kooptasi Alat Negara, Ancam Kriminalisasi Kasus Parpol
Rumah pemilu | 27 Maret 2024, 09:21 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Hukum paslon 01 Anies-Muhaimin membeberkan bagaimana usaha Presiden Joko Widodo dalam mengintervensi Pemilu 2024 di sidang perdana sengketa Pilpres, di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut diuraikan Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin Ari Yusuf Amir.
“Akibatnya proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebut di dalam konstitusi dan undang-undang pemilu, yaitu antara lain jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien,” kata Ari, Rabu (27/3/2024).
“Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan itu sedari awal menyebabkan integritas penyelenggara pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP didelegitimasi dan dirusak, sehingga berada di titik memalukan.”
Baca Juga: Habiburokhman Pastikan Jokowi Dimintai Pendapat oleh Prabowo soal Kabinet: Itu Mentor Beliau
Dalam sidang, Tim Hukum Anies-Muhaimin pun mengatakan bagaimana upaya Presiden Jokowi dalam mengendalikan penyelenggara pemilu. Antara lain dengan menunjuk Ketua Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu yang merupakan anggota Staf Presiden dan loyalis Presiden Jokowi.
“Penempatan orang-orang presiden atau presiden man dalam lembaga penyelenggaraan pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP, selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betap tidak profesionalnya Presiden dalam mengelola negara dan semua hal itu juga bertentangan dengan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Ari menuturkan Presiden Jokowi juga menggerakkan jajaran birokrasi baik penjabat kepala daerah, aparat penegak hukum, kepala dan perangkat desa untuk pemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Habiburokhman Soal Berkas Permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud ke MK: Minim Bukti, Lemah Argumentasi
“Presiden Jokowi juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi, pejabat kepala daerah, kepolisian, dan tentara nasional Indonesia, hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa,” ucapnya.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV