Reaksi Gerindra, Demokrat hingga PSI soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Golkar mewacanakan lima kursi menteri jika capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumung Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. 

Jatah lima kursi ini didasari klaim Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut sebanyak 80-90 persen pemilih Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Permintaan jatah lima kursi menteri ini mendapat tanggapan dari Partai Gerindra, Demokrat dan PAN sebagai pengusung Prabowo-Gibran di Koalisi Indonesia Maju.

Partai Gerindra tidak keberatan dengan lima jatah kursi yang diminta Golkar, Demokrat dan PAN menyerahkan kepada presiden terpilih nanti karena penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden

Baca Juga: Golkar Sudah Minta Jatah Menteri, Pengamat: Manuver Kavling Tempat di Kabinet

Berikut respons Gerindra, Demokrat dan PAN terkait Golkar minta jatah 5 kursi;

1. Gerindra 

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai tak masalah jika ada Golkar, anggota Koalisi Indonesia Maju mimta kuota lima menteri, jika Prabowo-Gibran terpilih. 

Menurut Dasco jangankan lima menteri, Gerindra juga tidak keberatan jika Golkar meminta lebih dari angka tersebut. 

Namun perlu juga dilihat kinerja dan dukungan Golkar selama Pilpres 2024, apakah bekerja maksimal atau tidak. 

Jika maksimal Gerindra akan bersikap adil melihat fakta yang ada, sebaliknya jika kinerja biasa saja pasti ada pertimbangan lain. 

Baca Juga: Airlangga Bantah Golkar Ingin 5 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran: Kita Belum Minta

Selain itu Prabowo sebagai presiden terpilih juga akan memiliki pertimbangannya sendiri dalam memilih menteri-menterinya. 

"Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi, Senin (18/3/2024).

2. PAN

Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan pihaknya tidak mau berspekulasi soal jatah menteri yang diberikan presiden terpilih kepada PAN.

Menurut Eddy, PAN menghormati hak prerogatif Prabowo Subianto, jika nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024. 

Baca Juga: Waketum Golkar Nilai Prabowo-Gibran Tak Perlu Bentuk Tim Transisi, Ini Alasannya

Eddy juga yakin Prabowo akan berbicara dengan pimpinan partai politik untuk mengawal dan menjalankan dengan baik program pemerintah lima tahun ke depan.

"Bagi kami akan menghormati sepenuhnya apa yang disampaikan kelak nanti oleh Pak Prabowo dalam menjalankan hak prerogatifnya," ujar Eddy. 

"Karena hubungan baik PAN dengan Pak Prabowo sudah dalam tiga pilpres kemarin, saya yakini Pak Zul (ketua umum PAN Zulkifli Hasan) dengan Pak Prabowo sudah melakukan pembahasan yang lebih luas tidak hanya sekadar masalah kabinet ke depannya," ujarnya.

3. Demokrat

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengingatkan penyusunan komposisi menteri merupakan kewenangan dari presiden terpilih.

Sama seperti PAN, Demokrat juga meyakini jika ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo punya pertimbangan dan rumusan sendiri dalam membuat komposisi menteri di kabinet. 

Baca Juga: Soal Jatah Menteri, Demokrat: Kami Berpengalaman di Pemerintahan

"Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannya lah, sudah punya rumusannya dan ya sebaiknya memang yang menjadi hak prerogatif presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya," ujar Herman. 

4. PSI

Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil turut merespons harapan Partai Golkar mendapat lima menteri di pemerintahan selanjutnya. 

Menurut Cheryl, sebaiknya urusan menteri diserahkan langsung kepada Prabowo-Gibran jika sudah ditetapkan oleh KPU. 

Di sisi lain pihaknya juga tidak mau berspekulasi apakah nantinya PSI ikut masuk dalam pemerintahan. PSI saat ini masih fokus rekapitulasi nasional suara Pileg 2024. 

Baca Juga: PSI Anggap Wajar Partai Ambil Keluarga Jokowi buat Cakada, PDI-P Ingatakan soal Pendidikan Politik

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," ujar Cheryl saat dihubungi dikutip dari Tribunnews.com, Senin (18/3/2024). 

Selian empat partai tersebut, ada tiga partai lagi yang menjadi anggota Koalisi Indonesia Maju. Tiga partai tersebut yakni Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Garuda. 

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara Buka Bersama DPP Partai Golkar di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3/2024) lalu menyatakan Golkar memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Karena itu, Airlangga berharap kader Golkar diberi ruang yang luas menjadi menteri dalam kabinet mendatang.

"Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo karena kita 15 dari 85 persen (pemilih Golkar memilih Prabowo-Gibran), maka kita kontribusi 25 persen. Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kita sebut 5 (kursi kabinet) itu minimal tapi kalau dihitung proporsi 25 persen room masih banyak," ujar Airlangga. 

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV