Tanggapi Isu Jokowi Jadi Ketum Golkar, Pengamat: Bubarkan Saja Parpol kalau Gampang Diintervensi

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sebaiknya partai politik dibubarkan saja jika mudah diintervensi pihak luar.

Adi menyampaikan itu saat mengomentari isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP), akan masuk Partai Golkar dan menjadi ketua umum (ketum).

“Kita melihat Pak Jokowi ini kan wajah PDIP-nya enggak hilang sebenarnya, sekalipun ya sudah beda jalan. Tapi kemudian pindah ke Golkar jadi ketum. Waduh bagi saya, rumit saya membayangkan politik di negara ini,” ucap Adi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (11/3/2024).

“Kalau bisa memang partai politik dibubarkan saja, kalau begitu gampang diintervensi dan dimasuki dengan cara-cara yang tidak elegan.”

Baca Juga: PDIP: Jokowi Butuh Golkar sebagai Kendaraan untuk Eksis dalam Kekuasaan

Adi berpendapat isu Presiden Jokowi bergabung dan menjadi ketua umum Partai Golkar adalah hal yang berpeluang terjadi jika musyarawah nasional (munas) partai berlambang pohon beringin itu digelar sebelum Oktober 2024.

Sebab, menurutnya, Jokowi butuh kendaraan atau partai politik untuk tetap bisa menggenggam kekuasaan.

“Jokowi sekalipun tidak jadi presiden, tapi pengaruh dan kekuasaan politiknya ini akan terus didengar dan bahkan bisa mempengaruhi keputusan politik pemerintah 5 tahun yang akan datang. Satu-satunya adalah Jokowi tentu menjadi bagian dari partai politik besar, jawabannya adalah Golkar, orang mengkaitkannya di situ,” ujar Adi.

Baca Juga: Respons Isu Jokowi Gabung dengan Golkar, Erwin Aksa Singgung Aturan dan Sistem Merit

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV