> >

Soal Demonstrasi Massa Usut Kecurangan Pemilu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto: Itu Riak-riak Kecil

Peristiwa | 6 Maret 2024, 07:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dalam konferensi usai usai upacara serah terima jabatan (sertijab) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Rabu (21/2/2024) sore. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Tjahjanto buka suara merespons sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah setelah pelaksanaan Pemilu 2024.

Salah satunya yakni aksi demonstrasi atau unjuk rasa sejumlah elemen massa di depan Gedung DPR Jakarta pada Selasa (5/3/2024) yang menuntut hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Terkait aksi unjuk rasa tersebut, menurut bekas Panglima TNI itu, demonstrasi seperti itu hanyalah riak-riak kecil.

Baca Juga: Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Tanggapi Kecurangan Pemilu: Tunggu Saja Hasilnya

Hadi mengaku sudah turun ke lapangan melihat kehidupan masyarakat. Hasilnya, kata dia, kondisi di tengah masyarakat kondusif.

"Ah itu kan riak-riak kecil lah ya, riak-riak kecil. Tapi kalau di masyarakat saya turun ke lapangan, kemarin lihat masyarakat juga damai,” kata Hadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, pada Selasa (5/3/2024).

Menurut Hadi, masyarakat tidak lagi mempermasalahkan terkait Pemilu 2024. Ia pun memastikan bahwa situasi aman.

“Mencari nafkah juga dengan tenang, tidak dipermasalahkan lagi masalah pemilu. Aman semuanya," ucap Hadi

Lebih lanjut, Hadi menuturkan saat ini semua pihak sedang menantikan pengumuman resmi hasil Pemilu 2024 yang akan digelar pada 20 Maret mendatang.

Baca Juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Angkat Bicara Soal Ledakan Di Surabaya

"Pantauan dari Kemenko Polhukam aman. Kemudian kita juga akan menunggu pengumuman tanggal 20 Maret nanti,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika masih ada pihak yang belum puas dengan hasil Pemilu 2024 bisa mengajukan sengketa di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi atau MK. 

“Apabila ada permasalahan sengketa pemilu, ya disalurkan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Hadi 

"Ini adalah secara hukum. Semuanya kita pandang secara hukum dan kondisi sampai saat ini aman,” katanya.

Adapun pada Selasa, Hadi melakukan pertemuan dengan para pengurus MUI selama hampir dua jam.

Hadi tiba di Kantor MUI sekitar pukul 13.00 WIB dan selesai melakukan pertemuan pada pukul 14.55 WIB.

Dalam pertemuan itu, Hadi mengajak MUI untuk menjaga keamanan setelah masa Pemilu 2024.

Baca Juga: [TOP 3 NEWS] Rapat DPR Dihiasi Interupsi, Menko Polhukan Ikuti Putusan MK, Ekonomi Indonesia Kuat

"Hari ini pertemuan sangat hangat sekali dengan MUI. Kenapa saya harus datang ke MUI, karena Majelis Ulama Indonesia ini organisasi besar, di dalamnya ada 87 organisasi masyarakat yang bernafaskan Islam," tutur Hadi.

"Sehingga pengaruhnya ke masyarakat untuk menjaga keharmonisan di masyarakat itu sangat kuat sekali. Dan kaitannya dengan pasca pemilu, pileg, pilpres yang kondisinya saat ini juga masih terus kondusif, terus kita jaga,” ujarnya.

Hadi menuturkan, situasi yang kondusif setelah pemilu juga hasil dari kontribusi para kyai di MUI. Ia pun berharap kondusifitas tetap terjaga hingga pergantian pemimpin resmi ditetapkan.

"Saya kan tadi bicara mudah-mudahan bisa terjaga sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden (terpilih). Dan dunia akan melihat, dunia menilai bahwa pesta demokrasi di negara Republik Indonesia berjalan dengan aman dan lancar," kata Hadi.

Baca Juga: TPN Ungkap Sebab Ganjar Dilaporkan ke KPK: Orang Pertama yang Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas.com


TERBARU