Litbang Kompas Sebut PDIP Idealnya Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Rumah pemilu | 15 Februari 2024, 18:25 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) idealnya menjadi oposisi dan tidak berada di dalam pemerintahan jika Prabowo-Gibran menjadi presiden.
Maksudnya agar pemerintah mendapat kontrol kuat dari parlemen.
Analisis itu disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Sutta Dharmasaputra, saat deklarasi hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh Litbang Kompas, Kamis (15/2/2024).
Sutta menyebut, jika melihat berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas, belum diketahui partai politik yang bakal mendapatkan kursi terbesar di DPR RI.
“Kita tidak tahu partai mana nanti yang mendapatkan kursi terbesar. Kalau dilihat dari perolehan suara terbanyak adalah PDI Perjuangan, kemudian nomor dua Golkar, dan ketiga Gerindra,” ucapnya.
Baca Juga: Peran Jokowi Pengaruhi Suara Pemilih di Jawa Timur
Partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu legislatif, lanjut Sutta, belum tentu otomatis memperoleh kursi terbanyak.
Sebab, perhitungan jumlah kursi di DPR ditentukan oleh dapil, dan setiap dapil mempunyai pehitungan sendiri.
“Partai-partai yang memiliki sebaran perolehan suara cukup masif di banyak capil boleh jadi dia bisa akan mendapatkan kursi yang jauh lebih banyak ketimbang partai politik yang mendapatkan suara besar tetapi hanya di basis-basis tertentu," katanya.
Saat ditanya, mana yang lebih baik bagi PDIP, bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi, Sutta menyebut sebaiknya PDIP menjadi oposisi.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV