> >

Gaduh Isu Menkeu Mundur, Megawati: kalau Semua Saya Suruh Mundur, yang Rugi Bangsa dan Negara

Politik | 8 Februari 2024, 23:41 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat wawancara eksklusif di program Rosi KOMPAS TV, Kamis (8/2/2024). (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri angkat bicara terkait isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Jokowi.

Hal itu diungkapkan Megawati menjawab pertanyaan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi selaku host ROSI, Kamis (8/2/2024). Rosianna bertanya, adakah Sri Mulyani sempat mendiskusikan rencananya untuk mundur dari kabinet Jokowi dalam pertemuan diskusi rutin yang kerap digelar Megawati dengan sang Menkeu.   

Alih-alih menyebut dirinya secara gamblang menyarankan Sri Mulyani untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Megawati justru mengungkap potensi kerugian yang akan ditanggung bangsa dan negara bila sang Menkeu mundur. Pasalnya, posisi Menkeu sebagai bendahara negara adalah posisi krusial dalam kabinet.

"Kalau semua hanya saya suruh mundur saja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menkeu," tutur Megawati menjawab pertanyaan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi selaku host ROSI.

Apalagi, sambung Megawati, sisa masa jabatan kabinet Jokowi tersisa tinggal delapan bulan.

"Jadi saya bilang ke para menteri, (untuk) stay (tetap tinggal). Why? (Kenapa?) Karena kalau ada orang yang mau dimasukkan, ini kan pasti berebut, tapi kalau hanya (tinggal) delapan bulan, apa yang mau dikerjakan?" 

Baca Juga: Pernyataan Sri Mulyani Singgung Gunting Pita Peresmian Proyek saat Pidato di Jayapura

Megawati menambahkan, perlu hitung-hitungan yang matang dalam mengambil keputusan untuk kepentingan negara. Semisal perhitungan mencari pengganti yang benar-benar paham dan mengerti rancangan kerja yang sudah dibuat, jika para menteri, khususnya menteri dari PDI Perjuangan hingga Menkeu Sri Mulyani mundur dari Kabinet Indonesia Maju. 

Di sisi lain, menteri pengganti tersebut juga harus menyelesaikan tugas dalam waktu delapan bulan sebelum masa jabatan kabinet berakhir. 

Belum lagi adanya potensi berbagai kepentingan politik yang menginginkan kursi menteri di akhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU