> >

Luhut Sebut Gerakan Kampus Kritik Jokowi Dipolitisasi, Mahfud MD: Itu Murni, Bukan Partisan

Politik | 8 Februari 2024, 06:40 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019). Ia datang ke Kompleks Istana Kepresidenan berbarengan dengan rencana Presiden Joko Widodo yang akan mengenalkan para calon menterinya. (Sumber: KOMPAS/WAWAN H PRABOWO)

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, justru orang yang berusaha memenangkan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024 itulah yang melakukan politisasi.

"Justru yang kemudikan melakukan langkah-langkah yang ingin memenangkan calon tertentu itulah yang melakukan politisasi di luar tugasnya," ucap Mahfud.

Adapun Luhut sebelumnya menyampaikan bahwa gerakan sivitas akademika di berbagai kampus merupakan gerakan yang dipolitisasi.

"Pada zaman seperti sekarang ini, itu 'kan politisasi. Lah orang lagi zaman kampanye begini masa kasih statement (pernyataan) begitu? Menurut hemat saya enggak pas," kata Luhut dalam kanal YouTube salah satu media televise yang disaksikan di Jakarta pada Rabu.

Seperti diketahui, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan Jokowi.

Baca Juga: Cak Imin Respons Mahfud yang Bilang Ketum Partai Bisa Dikendalikan: Alhamdulillah PKB Independen

Presiden Joko Widodo pun menilai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.

"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Sabtu (3/2).

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan, kritik yang muncul dari sejumlah akademisi dari beberapa universitas di Tanah Air adalah bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu 2024 yang harus diperhatikan pemerintah.

"Dinamika politik apa pun, Pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Maruf.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU