Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Harus Perhatikan Kritik Sivitas Akademika: Dinamika Politik
Politik | 6 Februari 2024, 11:56 WIBABU DHABI, KOMPAS.TV - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai pemerintah harus memperhatikan gelombang kritik sivitas akademika dari berbagai kampus tentang situasi demokrasi saat ini. Ma'ruf menyebut kritik dari akademisi terhadap pemerintah belakangan ini adalah bagian dinamika politik yang harus diperhatikan.
Ma'ruf mengaku berharap seruan sivitas akademika terkait demokrasi jelang kontestasi Pemilu ini bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.
"Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Ma'ruf dalam keterangan pers Sekretariat Wakil Presiden RI yang disiarkan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (5/2/2024).
“Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ujarnya.
Baca Juga: Menaker: Pekerja Tidak Libur pada Pemilu 14 Februari 2024 Berhak Dapat Upah Lembur, Ini Hitungannya
Di lain sisi, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyampaikan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di KBRI Abu Dhabi sudah siap menyelenggarakn pemungutan suara. Ia menyebut pihak KBRI membuka kesempatan hingga hari H bagi WNI yang belum mendaftar.
“Untuk di Abu Dhabi, sudah 5.000 lebih, (dengan) 8 TPS, semua sudah siap,” kata Ma’ruf.
Sebelumnya, sivitas akademika berbagai perguruan tinggi di Tanah Air mengeluarkan pernyataan sikap atau petisi merespons situasi demokrasi terkini. Sivitas akademika sejumlah kampus telah menyatakan sikap mendesak pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Gelombang kritik oleh sivitas akademika perguruan tinggi dimulai dengan diterbitkannya Petisi Bulaksumur oleh komunitas akademik universitas yang dulu mendidik Presiden Jokowi, UGM.
Komunitas akademik menilai Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan kepada prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial yang merupakan esensi nilai Pancasila.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV