KPK Tegaskan Kasus Korupsi di Kemnaker Tak Terkait Proses Politik 2024: Ini Perkara Lama
Hukum | 25 Januari 2024, 19:24 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012 tak terkait proses politik yang sedang berlangsung saat ini.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
"Perkara ini tidak ada hubungannya dengan kontestasi politik saat ini, karena saya khawatir ketika teman-teman menyangkutpautkan dengan Kementerian Ketenagakerjaan terus langsung menyinggung seolah-olah ini jadi politis," kata Alexander yang dipantau secara daring.
Ia pun menegaskan pengusutan kasus tersebut sudah dilakukan sejak lama, sebelum kontestasi Pilpres 2024 dilaksanakan.
"Ini perkara lama sebetulnya, dilakukan penyelidikan sehingga saya sudah di jilid pertama sekitar 2019 kalau nggak salah, karena ada Covid-19 sempat tertunda selama 2 tahun. Ini juga tempus delicti-nya di berbagai daerah juga, dan ada di Malaysia kalau tidak salah tempus delicti-nya," jelas Alexander Marwata.
"Jadi, LKTPK (Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi)-nya itu terbit Maret 2023, artinya dilakukan ekspose itu pada sekitar Maret 2023 setelah melakukan penyelidikan dua tahun lebih karena kendala Covid-19."
Kemudian, lanjut dia, surat perintah penyidikan (sprindik) terkait kasus tersebut diterbitkan KPK pada Juni atau Juli 2023.
"Artinya, jauh sebelum kontestasi yang sekarang ini. Saya pastikan tidak ada hubungannya sama sekali," tambahnya.
Baca Juga: KPK Umumkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Sistem Proteksi TKI Kemnaker, 2 Orang Langsung Ditahan
Sementara, terkait dengan adanya audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Alexander menyebut permintaan tersebut telah dilakukan KPK sejak lama.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV