Anies-Muhaimin Ingin Kembalikan Kekuatan KPK, Solusinya Revisi UU KPK

Anies menambahkan, Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) perlu dioptimalisasi.

Anies mendorong penyelenggara negara yang tidak patuh dalam LHKPN mendapat sanksi demosi atau reposisi atau sanksi lainnya. 

"Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan RUU Perampasan Aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan," ujar Anies. 

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV