> >

Bawaslu Temukan Surat Suara Rusak di 127 Kabupaten dan Kota, di Luar Negeri Tersebar di 39 PPLN

Rumah pemilu | 10 Januari 2024, 15:34 WIB
Anggota Bawaslu Puadi (kiri), Herwyn JH Malonda dan Lolly Suhenty merilis hasil pengawasan logistik Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (8/1/2024). (Sumber: Dok. Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu.

Permasalahan yang ditemukan Bawaslu tidak hanya dalam pengadaan dan distribusi tahap pertama pada 13 September sampai 11 November 2023, tapi juga ada di tahap kedua 15 November 2023 sampai 14 Januari 2024 mendatang. 

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan distribusi logistik Pemilu tahap pertama untuk 514 kabupaten/kota, terdapat kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota. Sisanya sudah tersebar dengan baik di 478 kabupaten/kota. 

Kemudian pendistribusian bilik suara terdapat bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota dan 497 kabupaten/kota sudah terdistribusi dengan keadaan baik. 

Untuk pendistribusian tinta dan kabel ties sudah tersebar di 494 kabupaten/kota, dan terdapat tinta rusak di 124 kabupaten/kota.

Baca Juga: Bawaslu Menilai Kualitas Surat Suara Jadi Masalah Krusial Pemilu 2024: Kurang Jelas dan Rusak

Selanjutnya distribusi segel tersebar di 484 kabupaten/kota dan ditemukan segel yang rusak di 30 kabupaten/kota.

"Bawaslu juga menemukan pengiriman salah tujuan distribusi pada pengiriman tahap pertama di 10 kabupaten/kota," ujar Herwyn dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/1/2024).

Herwyn menambahkan berdasarkan hasil pengawasan ada beberapa kendalah distribusi logistik di tahap pertama.

Seperti pertama, koordinasi, akses, dan informasi; kedua, kendaraan; ketiga, cuaca; keempat, geografis; kelima, keamanan; keenam, jarak tempuh.

"Masih ada KPU kabupaten/kota yang yang tidak memberikan informasi jadwal distribusi logistik ke Bawaslu," ujarnya.

Baca Juga: Distribusi Logistik Pemilu Tak Terdampak Truk Terjun ke Jurang

Di kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan hasil pengawasan distribusi logistik tahap kedua. 

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat surat suara rusak di 127 kabupaten/kota dan 61 kabupaten/kota surat suara yang belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

"Ada masalah pada distribusi logistik tahap dua, misalnya Bawaslu Provinsi Jambi yang dihalang-halangi dalam pengawasan langsung," ujarnya.

Masalah lainnya pada tahapan distribusi logistik tahap kedua yakni terdapat surat suara rusak di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah. 

Selain itu, dia membeberkan ada pembongkaran logistik di gudang yang tidak resmi di Gunungsitoli, Nias,  Sumatera Utara.

Baca Juga: Ketua Bawaslu Temukan Alat Bantu Bagi Disabilitas Hanya Tersedia untuk Surat Suara Pilpres dan DPD

Terdapat masalah, penempatan surat suara bukan di gudang logistik tetapi di Aula KPU Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

"Di Bawaslu Manggarai Barat mencatat surat suara yang dikategorikan cacat atau rusak sebanyak 1.090 surat suara dan terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara," ujar Puadi.

Pegawasan di Luar Negeri

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty membeberkan sejumlah catatan hasil pengawasan dari 49 Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwas-LN) yakni, surat suara yang tidak tepat jumlah tersebar di 29 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).  

Kemudian, terdapat kelebihan surat suara tersebar di 32 PPLN, kelebihan surat suara untuk Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS-LN) tersebar di 14 PPLN.

Baca Juga: Rahmat Bagja Pernah Dilarang Masuk Percetakan Surat Suara Pemilu, karena Pakai Atribut Bawaslu

Lalu, kelebihan surat suara untuk kotak suara keliling (KSK) di tiga PPLN dan kelebihan surat suara untuk metode pos di tiga PPLN, dan kekurangan suara tersebar di 20 PPLN. 

"Surat suara rusak tersebar di 39 PPLN," ujarnya.

Lolly menegaskan, berdasarkan hasil pengawasan distribusi logistik tahap satu dan dua, serta pengawasan logistik di luar negeri agar Bawaslu melakukan pemutakhiran data logistik dengan melakukan pengawasan secara melekat.

Bawaslu juga memastikan jadwal distribusi logistik sampai masa pemungutan suara dengan melakukan koordinasi yang kuat antara Panwas-LN dan PPLN. 

"Panwas juga harus memastikan pengamanan logistik dan mencatat semua hasil pengawasan ke dalam form A. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu telah memberikan saran perbaikan dan memastikan seluruh informasi soal kekurangan dan kerusakan surat suara tersampaikan ke KPU," pungkas Lolly. 

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU