Bawaslu Benarkan Ada Laporan Dugaan Fitnah Anies Baswedan Terkait Lahan 340 Ribu Ha Milik Prabowo
Rumah pemilu | 9 Januari 2024, 21:45 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengonfirmasi adanya laporan terhadap calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan atas dugaan fitnah terhadap capres nomor urut dua Prabowo Subianto.
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, laporan tersebut dilayangkan oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB).
PHPB melaporkan Anies atas dugaan fitnah karena menyebut Prabowo memiliki lahan seluar 340 ribu hektare saat debat capres pada Minggu (7/1/2024).
Puadi mengakui, pihaknya telah menerima laporan tersebut. Sehingga, sesuai aturan yang berlaku, Bawaslu memiliki waktu dua hari kerja untuk melakukan kajian awal guna menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil atau tidak.
Baca Juga: Dikritik Jokowi, KPU Tegaskan Tak akan Ubah Format Debat Capres-Cawapres 2024
Menurut Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu memiliki waktu dua hari kerja untuk melakukan kajian terhadap laporan yang diterima.
"Laporan sudah kami terima, Bawaslu akan melakukan kajian awal sebaimana diatur dalam Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan," jelas Puadi secara tertulis, Selasa (9/1/2024) kepada jurnalis KompasTV Bongga Wangga.
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, PHPB melaporkan Anies Baswedan pada Senin (8/1/2023) karena menyebut Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang memiliki tanah seluas 340 hektar dan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp700 triliun.
Subdaria selaku perwakilan PHPB menegaskan dua pernyataan Anies itu tidak benar.
"Padahal terkait dengan anggaran pertahanan dan luas bidang tanah pribadi milik capres nomor urut 2 yang disampaikan oleh Anies Baswedan tersebut adalah salah dan tidak benar, karena diketahui jumlah anggaran kemhan tidak mencapai Rp700 triliun," ujar Subdaria, Senin (8/1) dilansir dari Tribunnews.
Baca Juga: Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu Atas Tuduhan Menyerang Pribadi dalam Debat, Ini Kata Cak Imin!
Ia menjelaskan bahwa tuduhan Anies terkait Prabowo memiliki sejumlah bidang tanah yang luasnya 340 hektar tersebut tidak benar.
Sebab kata Subdaria, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp275 miliar atau Rp275.320.450.000. Laporan itu disampaikan 31 Maret 2023 untuk periodik 2022.
Tanah dan bangunan itu tersebar di beberapa daerah. Paling besar terletak di Jakarta Selatan dengan luas 8.365 m2/2.175 m2 yang merupakan hasil sendiri senilai lebih dari Rp158 miliar atau tepatnya Rp158.491.875.000.
Kemudian tanah dan bangunan seluas 841 m2/580 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp 32.666.905.000. Tanah dan bangunan tersebut merupakan hibah tanpa akta.
Langkah dan pernyataan Anies dalam debat, menurut Subadria, merupakan penghinaan terhadap Prabowo.
Prabowo tampik tudingan Anies
Di sisi lain, Prabowo Subianto juga menampik tudingan Anies terkait kepemilikan ratusan ribu hektar tanah.
Dengan tegas Prabowo mengatakan bahwa lahan seluas ratusan ribu hektar yang dikelolanya adalah milik negara bukan milik pribadi.
Hal itu disampaikan Prabowo ketika berorasi di GOR Gelanggang Remaja, Pekanbaru, Riau, Selasa (9/1/2024).
Prabowo beranggapan, daripada dikuasai asing, lebih baik lahan tersebut ia kelola.
"Dia (Anies Baswedan) ngerti nggak hak guna usaha hak pakai, itu tanah negara, tanah rakyat tanah bangsa, daripada dikuasai asing lebih baik Prabowo kelola," ucap Prabowo, dikutip dari TribunPekanbaru.com, Selasa.
Selain itu, Prabowo juga menyebut data yang disampaikan Anies saat debat salah. Ia menyatakan bahwa dirinya memiliki lahan hampir 500 ribu hektare.
"Nggak usah dibawa-bawa debat lah. Bukan 340 ribu hektare tapi mendekati 500 ribu hektar," ujar Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku siap menyerahkan lahan tersebut jika dibutuhkan negara.
Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV, Tribunnews