Jimly Sebut Wawasan MK Nggak Luas Melihat Masa Depan Peradaban yang Harus Dibina, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Mahkamah Kontitusi (MK) dinilai tidak memiliki wawasan luas untuk membina peradaban yang lebih baik lagi.

Hal tersebut disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie karena MK telah membatalkan soal syarat pejabat negara harus mengundurkan diri ketika maju Pilpres di program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (1/1/2024).

“Oleh MK dibatalin, ya karena wawasannya nggak luas, nggak luas melihat masa depan yang peradabannya harus dibina, itu kan nggak mudah,” ucap Jimly.

“Jangan hanya karena titik koma undang-undang dasar, ya memang itu hak asasi manusia, semua orang punya hak, sama saja.”

Menurutnya, apa yang dilakukan MK terlalu teknis sehingga tidak melihat lagi transformasi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.

“(MK) Melihatnya itu terlalu teknis sebagai persoalan hak asasi manusia, tapi dipahami tekstual, tidak melihat ya transformasi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang, bahwa bangsa kita ini masih feodal, perilaku politik kita ini masih feudal, bentuk negaranya republic, nah ini kan harus direkayasa menuju modernisasi politik masa depan,” ujar Jimly.

Baca Juga: Jimly Asshiddiqie: Pemilu 2024 Banyak Masalah Ditambah Disrupsi Teknologi yang Nyata

Oleh karena itu, dia berharap di pemerintahan yang baru soal rangkap jabatan harus dipikirkan jalan keluarnya.

“Perlu ada design masa depan yang kita harus rekayasa untuk dimodernisasikan, salah satunya itu tadi, supaya antara pejabat misalnya idealnya ya, kalau dia menteri mau jadi calon ya berhenti dong, mengundurkan diri bukan sekedar cuti,” kata Jimly.

Dikutip dari Mahkamah Konstitusi, persyaratan bagi pejabat negara untuk mengundurkan diri ketika hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mendapatkan tafsir baru.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV