> >

Istilah Politik Paling Ramai di Tahun 2023: "Cawe-Cawe" dari Jokowi

Politik | 30 Desember 2023, 07:30 WIB
Presiden Jokowi pada peletakan batu pertama pembangunan Hotel Nusantara di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis (21/09/2023). (Sumber: BPMI Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sepanjang tahun 2023, yang merupakan tahun politik, publik disuguhi berita bergabungnya koalisi partai politik untuk mengusung tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengerucut pada tiga nama. Ketiganya adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun sebelumnya, publik juga dibuat ramai, sebab Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe, yang dimaknai ikut campur dalam proses politik. Pernyataan cawe-cawe itu disampaikan Jokowi saat mengundang pemimpin redaksi sejumlah media dan content creator di Istana Negara, Senin 29 Mei 2023, untuk menyampaikan beberapa hal.

Baca Juga: Kisah Khalifah Umar bin Abdul Azis di Tajuk KOMPAS, Cawe cawe dan Kedisiplinan Politik

Salah satu yang ditegaskan dalam pidato Jokowi saat itu adalah pernyataan bahwa Jokowi akan cawe-cawe untuk urusan Pilpres 2024.

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi. “Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” lanjut Jokowi.

Pernyataan Jokowi tersebut berujung ramai. Ada banyak perspektif yang bermunculan soal ‘cawe-cawe’ Jokowi. Sejumlah pihak menilai bahwa presiden tak seharusnya ikut campur urusan politik. Namun, ada juga sejumlah pihak yang menilai bahwa kepala negara diyakini tidak akan mengintervensi. 

Bahkan, Istana sampai harus memberikan penjelasan ihwal istilah cawe-cawe itu, yang disebut ucapan Jokowi memastikan  pemilu serentak 2024. Dan, Presiden juga berkepentingan agar Pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi.

"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis, Senin (29/5/2023).

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Prabowo Jualan Nama Jokowi dan Tidak Tawarkan Gagasan untuk Pilpres 2024

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain," lanjutnya.

 

 

Penulis : Iman Firdaus Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU