> >

KPU Sebut Peserta Pemilu 2024 dan Bawaslu Punya Salinan Data Pemilih Tetap yang Diduga Bocor

Rumah pemilu | 29 November 2023, 20:03 WIB
Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idham Kholid di Kantor KPU, Jakarta pada Rabu (29/11/2023) mengungkapkan bahwa salinan data DPT yang diduga bocor juga dimiliki peserta Pemilu 2024 dan Bawaslu. (Sumber: Kompas TV/Bongga Wangga)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, salinan data daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga bocor tak hanya dimiliki KPU.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI Idham Kholid mengatakan, salinan data DPT juga diberikan kepada peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Idham menjelaskan, pemberian data DPT dari KPU ke peserta Pemilu dan Bawaslu tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu serta Peraturan KPU, dengan menyilang bagian Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Berkaitan dengan data pemilih dalam DPT undang-undang maupun peraturan KPU khususnya aturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 itu menegaskan bahwa salinan DPT itu memang diserahkan kepada peserta Pemilu dan juga Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dengan cara memberikan tanda silang pada NIK," jelasnya di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga: Data Pemilih untuk Pilpres 2024 Diduga Bocor, KPU Sebut Tim Gabungan Langsung Telusuri

Selain itu, terkait dugaan kebocoran data, Idham mengungkapkan, KPU telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Informasi yang saya peroleh dari Divisi Data dan Informasi, Divisi Data dan Informasi sudah berkoordinasi dengan BSSN dan Mabes Polri terkait hal tersebut (dugaan kebocoran data -red)," jelasnya.

"Saat ini juga Divisi Data dan Informasi KPU sedang melakukan pengecekan data bersama BSSN," sambungnya, sebagaimana dilaporkan reporter KompasTV Bongga Wangga.

Ia menegaskan, KPU tengah melacak informasi dugaan kebocoran data DPT yang muncul di situs dark web di Internet.

"Sedang melakukan digital tracing terhadap informasi yang disampaikan tersebut," ungkapnya. 

Masyarakat Indonesia, kata dia, masih bisa mengakses website cekdptonline.kpu.go.id untuk cek DPT online. 

"Masih bisa cek DPT online, masih berfungsi dengan baik," ujarnya.

Baca Juga: Ketua Komisi I DPR RI Sebut Maruli Simanjuntak Tepat jadi KSAD dan Dapat Banyak Penghargaan

Sebelumnya, peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs KPU RI. 

"Jimbo" membagikan 500 ribu data contoh hasil retasan melalui situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual-beli data ilegal hasil curian. 

Di dalam data yang diduga bocor itu, "Jimbo" mengklaim telah mendapatkan data pribadi di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jimbo menawarkan data yang diduga hasil peretasan tersebut di situs gelap dengan harga 74.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp1,2 miliar. 

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan bahwa data yang dicuri itu benar.

Dalam unggahan di situs gelap itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan lebih dari 204 juta data unik, tepatnya 204.807.203 data. 

Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan.

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU