Pengamat Nilai Prabowo-Gibran Tak Punya Otoritas Politik Kuat jika Terpilih, Begini Penjelasannya
Rumah pemilu | 24 November 2023, 09:44 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai legitimasi politik pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan mendapat tekanan jika mereka menang dalam Pilpres 2024.
Menurut Ikrar, kekuatan politik Prabowo-Gibran hanya sebatas presiden dan wakil presiden terpilih. Namun, legitimasi politik mereka masih harus dibangun.
Ia memperkirakan, persoalan kepercayaan publik terhadap Gibran akan muncul mengingat proses putra Presiden Joko Widodo itu menjadi cawapres Prabowo, mengandung kontroversi.
Di parlemen, Prabowo-Gibran dan partai-partai politik yang mendukungnya, juga diperkirakan akan mendapat tantangan dari partai-partai oposisi, seperti saat Jokowi dan Jusuf Kalla terpilih pada Pilpres 2019.
Menurut Ikrar, PDI Perjuangan (PDIP), partai pengusung Jokowi selama dua periode, juga mungkin akan memilih masuk dalam lingkaran oposisi jika Prabowo-Gibran terpilih.
"Tanpa ada legitimasi politik, power yang diperoleh hanya sekadar power tanpa sebuah otoritas yang kuat. Tanpa adanya gabungan power dan legitimasi itu, seorang presiden atau wakil presiden tidak akan memiliki otoritas politik yang tinggi," ujar Ikrar dalam program Kompas Petang KOMPAS TV, Kamis (23/11/2023).
Baca Juga: Puji Rekam Jejak Muhaimin Mulai dari Aktivis hingga Ketua PKB, Anies: Beliau Bukan Cawapres Instan
Kiprah Gibran yang terpilih menjadi cawapres Prabowo juga masih menjadi sorotan.
Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, dalam acara Gagasan Kebangsaan RI (Gagas RI), Rabu (22/11/2023), mengungkit perjalanan politik Muhaimin Iskandar hingga terpilih menjadi cawapres-nya. Menurut Anies, Muhaimin bukanlah cawapers instan.
Sedangkan capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, dalam acara dialog terbuka yang diadakan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (23/11/2023), sempat menyinggung salah satu agenda reformasi yaitu mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pentingnya pendidikan politik.
Ikrar menilai pernyataan Anies mengenai cawapres instan dan Ganjar soal KKN, tidak terlepas dari munculnya sosok Gibran menjadi peserta Pilpres 2024.
Dia menjelaskan, jika melihat cawapres dari ketiga pasangan kandidat, hanya Gibran yang bisa dibilang belum memiliki pengalaman politik panjang.
Baca Juga: Ganjar di Dialog Muhammadiyah: Sikat KKN, Penyakit di Negeri Ini
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV